Pemkot Tangsel Diminta Terbuka dalam Proses Lelang Sewa Mobil Dinas

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) diminta untuk lebih transparan dalam hal skema sewa mobil dinas dengan anggaran Rp 19,95 miliar tahun ini.

Skema itu memang bertujuan mencegah kebocoran anggaran dan demi efisiensi. Namun, kebijakan itu harus dipastikan transparan dan dilakukan melalui tender terbuka.

Menurut Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa, kebijakan yang menuai sorotan publik tersebut adalah langkah dan strategi yang masuk kategori efisiensi fiskal pragmatis.

Pemerintah berusaha menghindari beban biaya perawatan aset lewat skema sewa mobil dinas.

Baca Juga:Mobil REEV Mulai Masuk Indonesia, Gaikindo Minta Pemerintah Beri Insentif

”Ini bisa dibaca sebagai strategi efisiensi fiskal. Dengan menyewa, pemerintah menghindari beban jangka panjang berupa perawatan aset yang sudah melewati umur ekonomis, sekaligus menjaga fleksibilitas anggaran agar tidak terkunci pada belanja modal besar,” kata dia pada Senin (13/7).

Herry menyebut, kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie tersebut merupakan salah satu bentuk mitigasi risiko fiskal. Terlebih di tengah kondisi dan situasi saat ini.

Biasanya kebijakan itu diberlakukan karena biaya sewa lebih mudah diprediksi ketimbang biaya perawatan aset tetap yang tidak terduga.

”Dan memungkinkan penyesuaian kebutuhan kendaraan sesuai periode kontrak,” ujarnya.

Meski terbilang efektif dan efisien, Herry tetap mengingatkan Pemkot Tangsel untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi atas kontrak yang dibuat.

Baca Juga:Vega Darwanti Bernazar Mau Hadiahkan Mobil Ambulans untuk Mendiang Ibunda, Ini Sebabnya

Sebab, angka Rp 19,95 miliar juga tidak kecil. Selain itu, evaluasi juga harus tetap dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik.