Tak Ingin Terjadi Over Kapasitas Hingga Bahas Pemisahan Sekolah Elit, Pemkot Bogor Layangkan Surat ke BGN

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyurati Badan Gizi Nasional (BGN). Surat tersebut diketahui berisi tentang kepastian jumlah ideal dapur Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

Dilansir dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), Wali Kota Bogor Dedie Rachim menjelaskan hal itu dilakukan agar rasio antara jumlah dapur MBG dengan penerima manfaat bisa sesuai.

“Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi over kapasitas dibanding dengan penerima manfaat,” kata Dedie pada Radar Bogor, Senin (15/6).
Dikatakan Dedie, penerima manfaat MBG di Kota Bogor, sebanyak 375.169. Data ini terhitung sejak bulan Februari 2026 silam.

Baca Juga:Ogah Perpanjang KTA, 163 Juru Parkir di Surabaya Dicopot Dishub

“Layanan ideal per SPPG jika 2.500 tray maka jumlah SPPG dibutuhkan sebanyak 149 dapur,” beber Dedie.

Adapun distribusi MBG di Kota Bogor memang tengah menjadi fokus pemerintah. Mereka juga akan turut membahas rencana eliminasi sekolah elit dari penerima manfaat.

Sekretaris Percepatan Program MBG Kota Bogor, Irfan Zaky Faizal menjelaskan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh SPPG yang ada.

“Sebetulnya kami setiap bulan rutin rapat koordinasi dengan KPPG dan SPPG regional Bogor. Dan yang itu (Eliminasi MBG) nanti akan kami bahas juga,” jelasnya.

Baca Juga:Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

Agenda rapat tersebut dinilai penting. Sebab hingga saat ini belum ada aturan pasti terkait sekolah seperti apa yang bisa disebut elit atau mampu.

“Saya agak bingung mangkategorikan sekolah elit itu seperti apa. Makannya ini perlu dibahas,” kata Irfan pada Radar Bogor, Selasa 9 Juni 2026.

Namun ia tidak menampik bahwa sejak berlangsungnya program MBG ada beberapa sekolah swasta di Kota Bogor yang menolak untuk menerimanya.