Wagub Rano Karno Turun ke Kebon Kosong, Ini Daftar Masalah Warga yang Harus Diselesaikan

JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno blusukan ke Kampung Wisata Eduwisata Bhinneka, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4). Kunjungan ini merupakan bagian dari program "Bang Doel Sapa Warga" untuk membedah persoalan krusial yang selama ini menghambat pembangunan di tingkat lokal.

Mulai dari carut-marut status kepemilikan tanah, masalah hunian rumah susun, hingga urgensi akses air bersih dan pengelolaan sampah menjadi topik utama yang diserap langsung oleh Rano Karno dari warga.

Pendekatan jemput bola ini dilakukan agar pemerintah dapat memetakan kondisi riil di lapangan. Rano Karno menegaskan bahwa setiap masukan warga telah diseleksi berdasarkan aturan dan kewenangan masing-masing perangkat daerah agar penanganan menjadi efektif.

Baca Juga:Jadwal Tim Uber Indonesia! Harus Berani Sejak Awal, Hadapi Kanada Pada Laga Pembuka Hari Ini

"Melalui ‘Bang Doel Sapa Warga’, kami akan memastikan seluruh aspirasi warga ditindaklanjuti secara terkoordinasi, termasuk terkait isu aset, layanan air bersih (PAM), penanganan kawasan kumuh, serta keberatan warga terhadap PBB/NJOP rumah susun, dengan tetap mengacu pada mekanisme dan kewenangan yang berlaku," ujarnya.

Status Lahan Menjadi Kendala Utama

Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah ketidakjelasan status lahan di Kebon Kosong. Rano menjelaskan bahwa tumpang tindih aset antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat Negara (Setneg) membuat perbaikan infrastruktur di tujuh RW terhambat.

"Maka, ini harus segera kita rapatkan, karena ada tujuh RW yang merasa Musrenbang tidak berjalan efektif akibat status lahan yang belum jelas. Jika lahannya bukan milik kita, kita tidak bisa langsung melakukan perbaikan. Itu mekanisme pemerintahan yang harus kita patuhi. Namun, ini akan kita koordinasikan dan coba bantu carikan solusinya,” paparnya.

Baca Juga:3.420 Jamaah Haji Embarkasi Surabaya 2026 Telah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selain soal lahan, Rano juga menyoroti nasib warga di rumah susun milik Perumnas. Warga mempertanyakan beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta masa pengelolaan hunian yang akan berakhir pada 2026.

Daftar Keluhan Warga Kebon Kosong

Dalam pertemuan tersebut, warga dari RW 001, 002, 004, 005, 006, 008, dan 013 menyampaikan daftar panjang kebutuhan mendesak. Keluhan tersebut meliputi: