Walkot Depok : Dana Alokasi Kelurahan Berbasis RW Jangan Dibagi Rata

Supian Suri menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan bencana hidrometeorologi. (Febry/JawaPos)

JawaPos.com - Pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan warga kembali ditegaskan Pemerintah Kota Depok melalui pengelolaan Dana Kelurahan Berbasis RW. Wali Kota Depok, Supian Suri, menekankan, alokasi anggaran sebesar Rp300 juta untuk setiap RW harus digunakan secara tepat sasaran dan tidak dibagi rata ke seluruh RT tanpa mempertimbangkan urgensi persoalan di lapangan.

Penegasan tersebut disampaikan agar program unggulan Pemkot Depok benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Menurut Supian Suri, pembagian anggaran secara merata justru berisiko mengaburkan tujuan utama program, karena kebutuhan setiap lingkungan tidak selalu sama.

“Pak RW jangan membagi rata alokasi anggarannya ke berapa RT dengan tujuan semuanya dapat. Bukan begitu. Tetapi dilihat mana lingkungan di RW-nya yang paling prioritas membutuhkan,” ujar Supian.

Dia menilai, Ketua RW memiliki peran sentral dalam membaca kondisi wilayah dan menentukan penggunaan anggaran berdasarkan masalah paling mendesak. Salah satu contoh yang kerap menjadi keluhan warga di kawasan permukiman adalah persoalan banjir yang dipicu oleh sistem drainase yang tidak memadai.

Dengan dukungan Dana RW sebesar Rp300 juta, Supian Suri mendorong Ketua RW untuk berani memfokuskan anggaran pada pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan, termasuk drainase lingkungan.

“Silakan dimaksimalkan alokasi anggarannya dengan sebaik mungkin untuk menjawab kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Program Dana Kelurahan Berbasis RW dirancang untuk memperkuat pola pembangunan dari bawah dengan mengacu pada kebutuhan riil masyarakat. Skema ini dilengkapi dengan menu kegiatan wajib (mandatory) dan pilihan, sehingga penggunaan anggaran tetap terarah namun fleksibel menyesuaikan kondisi tiap wilayah.