Pemerintah Pusat Ambil Alih Proyek PLTSa Jakarta, DPRD Tagih Detail Rencana

JawaPos.com - Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Jakarta memasuki babak baru. Pemerintah pusat dikabarkan akan mengambil alih proyek strategis ini, termasuk urusan pendanaan yang bakal dikelola oleh Danantara.

Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. Namun, meski kendali sudah di tangan pusat, pihak legislatif mengaku masih menunggu rincian teknis mengenai pelaksanaan di lapangan.

Hal ini disampaikan Yuke dalam Talkshow Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta Barat, Senin (22/12).

"Sampai saat ini kami masih belum mendapatkan secara detail perencanaannya yang memang sudah disepakati oleh pemerintah pusat juga," ujar Yuke.

Tarik Ulur Teknologi dan Lokasi Proyek

Selain masalah administrasi, pemilihan teknologi yang akan digunakan serta titik lokasi pembangunan masih menjadi bahan diskusi hangat. Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat terus berkoordinasi agar proyek ini efisien dan tepat sasaran.

"Jadi saat ini kondisinya adalah kita, Pemprov bersama pemerintah pusat, masih terus berembuk karena ada beberapa terkait teknologinya dan penempatannya," ujar Yuke.

Yuke mengungkapkan, beban APBD DKI Jakarta dipastikan bakal lebih ringan. Hal ini dikarenakan skema pembiayaan akan sepenuhnya ditangani oleh lembaga pengelola investasi Danantara.

"Termasuk pembiayaannya melalui Danantara itu akan diambil alih oleh pemerintah pusat," tambah dia.

Bantargebang Jadi Kandidat Kuat Lokasi PLTSa

Meskipun detail resmi belum turun, Yuke membocorkan wacana penempatan unit pembangkit tersebut. Salah satu lokasi yang paling santer disebut adalah (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) TPST Bantargebang, Bekasi.

Tak hanya di luar kota, rencananya Jakarta juga akan memiliki unit PLTSa sendiri untuk mempercepat proses pengolahan limbah menjadi energi listrik.

"Nah, terkait PLTSa memang saat ini ada wacana itu di Bantargebang akan didirikan, satu. Dan juga ada lagi satu apa dua PLTSa yang rencananya akan didirikan di wilayah Jakarta sendiri," ungkapnya.

Langkah pengambilalihan oleh pemerintah pusat ini diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi penanganan sampah Jakarta yang sudah menahun.