Pemerasan Berkedok LSM Marak, Kejati Banten Minta Pejabat Daerah Melapor Bila Jadi Korban

JawaPos.com - Tindak pemerasan oleh preman berkedok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih marak terjadi.

Bahkan aksi pihak tidak bertanggung jawab itu kerap menyasar pejabat daerah. Untuk memberikan perlindungan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten meminta agar para pejabat daerah yang merasa jadi korban pemerasan tidak ragu untuk melapor. 

Kepala Seksi Penerangan (Kasipenkum) Kejati Banten Rangga Adekresna menyampaikan bahwa jajaran Kejati Banten punya personel bidang intelijen di setiap kejaksaan negeri (kejari).

Laporan dugaan pemerasan terhadap pejabat daerah bisa disampaikan kepada personel bidang intelijen tersebut.

Menurut dia, langkah itu penting untuk memastikan tidak terjadi lagi pemerasan terhadap pejabat daerah.

”Apabila terjadi percobaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota LSM, sehingga tindakannya dapat berakibat terhambatnya pembangunan, silakan melapor pada bidang intelijen kejari setempat dan tembusannya ke asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Banten,” ungkap Rangga dalam keterangan resmi pada Selasa (11/11).

Rangga menyampaikan bahwa fungsi utama LSM adalah memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah dan memastikan kebijakan tersebut berpihak pada masyarakat.

LSM juga bertugas mendorong akuntabilitas dan transparansi. LSM tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Apalagi sampai memeras dan menghambat pembangunan daerah.

”Niat suci pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berjuang untuk masyarakat memang tak jarang terdisrupsi oleh kepentingan segelintir oknum, sehingga membelokkannya menjadi tindakan kurang terpuji bahkan tak jarang menjadi penghalang pembangunan suatu daerah,” jelasnya.

Karena itu, Rangga menegaskan, jika ada preman berkedok LSM yang mencoba menghalangi pembangunan di wilayah Banten, khususnya Tangerang Selatan (Tangsel) dan sekitarnya, pihaknya akan turun tangan.

Dia menyampaikan bahwa intelijen kejaksaan punya fungsi sebagai pengamanan pembangunan.

Di antaranya dengan mengambil langkah untuk mencegah, menangkal hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan terhadap proyek-proyek strategis pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pada skala nasional dan maupun skala daerah. 

”Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan intelijen penegakan hukum, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menjaga agar pembangunan berjalan sesuai hukum,” imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Rangga, seluruh pejabat daerah dan pemangku kewenangan di daerah Banten tidak perlu takut.

Bila merasa menjadi korban pemerasan oleh pihak tidak bertanggung jawab, termasuk yang berkedok atau mengatasnamakan LSM, para pejabat itu diimbau segera melapor.