Peringatan untuk Truk Tambang Parung Panjang Bogor! KDM Larang Kendaraan Melebihi Tonase Jalan

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menegaskan bahwa kendaraan bermuatan secara tonase tidak boleh melebihi spesifikasi jalan yang telah ditetapkan. 

Pemprov Jabar memastikan tegas dan saklek dalam aturan ini, dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Termasuk oleh truk-truk tronton yang selama ini selalu melintas di Parung Panjang dan sekitarnya.

"Kalau mobil melewati batas tonase yang ditentukan,  maka jalannya akan cepat rusak. Dana yang terkumpul akan kembali lagi ke perbaikan jalan," kata Dedi Mulyadi dalam video yang diunggahnya di Instagram.

KDM tidak ingin dana APBD hanya dihabiskan untuk biaya perbaikan jalan secara terus menerus.

Karena jika hal ini terjadi, maka program-program lain yang sifatnya punya dampak besar untuk jangka panjang tidak akan dapat tersentuh dengan baik.

"Kita tidak punya kesempatan untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang lebih besar ke depan," ungkap KDM.

Ia juga menegaskan pihak pemenang tender yang dipercaya oleh pemerintah kabupaten dan Pemprov Jawa Barat untuk melakukan perbaikan jalan, harus membangun jalan sesuai yang telah direncanakan dan tidak boleh ada yang disunat.

"Kualitas pembangunan irigasi harus baik berumur panjang, jalan harus berumur panjang. Caranya, para kontraktor harus mengerjakan sesuai dengan ketentuan, pekerjanya harus dibayar dengan baik, tidak boleh ada pemotongan (gaji). Tidak boleh dana menumpuk di satu golongan saja," tegas KDM.

Sebelumnya, KDM mengungkapkan keprihatinannya atas aktivitas tambang di Parung Panjang Kabupaten Bogor dan sekitarnya.

Bukan hanya soal kerusakan jalan akibat tonase berlebihan dari truk-truk tambang yang melintas, melainkan juga soal kesejahteraan masyarakat.

Tambang Tak Mampu Sejahterakan Rakyat

Dana besar yang mencapai ratusan miliar dari aktivitas pertambangan setiap tahunnya ternyata tidak mampu menyejahterakan warga di daerah Rumpin, Cigudeg dan Parung Panjang.

"Kalau bicara pertambangan, apakah pertambangan mensejahterakan rakyat sekitar ? Belajar dari kasus Rumpin, kasus Rengasjajar dan sekitarnya, kita bisa melihat bahwa aliran uang yang mencapai puluhan miliar setiap bulan dan bisa jadi ratusan miliar setiap tahunnya ternyata tidak bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar," kata KDM dalam video yang diunggah di Instagram.

Bukti warga sekitar pertambangan tidak sejahtera, kata KDM, warga langsung berteriak tak bisa makan secara layak. Padahal aktivitas pertambangan di daerah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang baru ditutup sementara.

Lebih parahnya lagi, sejumlah warga di sekitar pertambangan pusing karena diuber-uber bank keliling seiring terhentinya pemasukan mereka akibat perusahaan-perusahaan tambang ditutup sementara.

"Infrastruktur di sekitar desanya hancur," kata Dedi Mulyadi prihatin.