Dana Mengendap DKI Jakarta Capai Rp 14,6 Triliun, Gubernur Pramono Setuju dengan Purbaya Untuk Dimanfaatkan

JAKARTA - Dana mengendap Pemprov DKI Jakarta jadi sorotan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya, dari Rp 234 triliun dana pemda yang mengendap, paling besar adalah milik Pemprov DKI Jakarta, yakni mencapai Rp 14,6 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyebutkan, besarnya dana menganggur itu bukan karena kekurangan anggaran. Melainkan karena lambatnya realisasi belanja APBD.

Untuk itu, Purbaya mendorong Pemda segera menggunakan dana menumpuk itu untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak menampik terkait dana mengendap tersebut. Dia bahkan menyatakan sepakat dengan imbauan Menteri Purbaya tersebut. Yakni, mengoptimalkan dana itu untuk percepatan pembangunan di Jakarta.

''Yang berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta. Saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan Pak Purbaya,'' ujarnya. 

Meski setuju dengan Purbaya, Pram meyakinkan bahwa uang idle di Bank Jakarta itu pasti akan termanfaatkan dengan baik.

Terlebih, adanya kebijakan Kemenkeu memotong dana transfer ke Jakarta tahun depan. Kondisi itu diakuinya membuat Jakarta membutuhkan ruang fiskal yang lebih baik untuk membangun Jakarta. 

''Pasti uang itu, uang-uang idle itu, akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik,'' katanya.

Selanjutnya, politikus PDI Perjuangan itu juga berharap Pemprov DKI Jakarta bisa segera mendapatkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Utamanya, dana yang dijanjikan Menteri Purbaya saat menyambangi Pram di Balai Kota beberapa pekan sebelumnya. Yakni, sebesar Rp 10 triliun melalui Bank Jakarta.

''Mudah-mudahan, DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp 10 triliun,'' imbuhnya. Dana itu, lanjutnya, akan langsung digunakan untuk proyek-proyek pembangunan di Jakarta.