Anggota DPRD Kabupaten Bogor Merengek ke KDM Gara-gara Tambang Ditutup, Warga: Wakil Rakyat Kok Pro Pengusaha

Dedi Mulyadi bertanya ke salah satu warga asal Jayabaya, Parung Panjang, terkait pertanggung jawaban perusahaan tambang usai dirinya mengalami cacat permanen akibat kecelakaan. (Youtube)

JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM membuat keputusan jitu menutup sementara aktivitas perusahaan-perusahaan tambang untuk wikayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin di Kabupaten Bogor, guna memaksa mereka supaya patuh pada aturan. 

Baca Juga: Identifikasi Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Rampung, 5 Jenazah Terakhir Berhasil Diungkap Tim DVI 

Hal ini dilakukan setelah truk-truk tambang menolak untuk tertib sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Perbub Kabupaten Bogor Nomor 56 Tahun 2023 dan sampai mengakibatkan ketegangan Dishub Kabupaten Bogor dengan sejumlah warga Tangerang, beberapa waktu lalu.

Setelah beberapa waktu berjalan kebijakan penutupan sementara aktivitas pertambangan, anggota DPRD Kabupaten Bogor kini merengek kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM meminta agar dilakukan evaluasi kebijakan tersebut.

Warga Parung Panjang menganggap aneh anggota DPRD yang seharusnya denyut nadi mereka menyatu bersama dengan penderitaan rakyat malah justru dianggap berpihak kepada para pengusaha tambang.

"Perwakilan rakyat kok bukannya membela rakyat, malah membela pengusaha tambang. Ada apa ini?," keluh Cecep, salah satu warga Parung Panjang kepada JawaPos.com, Rabu (15/10).

Hal senada juga diungkapkan Agus Salim, warga lainnya.  Dia menanyakan kemana saja anggota dewan selama ini tak pernah ada disaat banyak warga menjerit mengeluhkan truk-truk tambang nakal melintas di luar jam operasional, kerusakan jalan, hingga pada saat terjadi kecelakaan akibat truk pertambangan.

"Kita memiliki anggota dewan palsu. Mereka tidak sadar bisa jadi anggota DPRD gara-gara dipilih oleh rakyat. Pas jadi malah berpihak ke pengusaha," ungkapnya.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom, merengek ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM untuk melakukan evaluasi atas kebujakan pemberhentian aktivitas tambang.

"Harapannya gubernur bisa mengevaluasi kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik. Meski kami memahami Pemprov Jabar tengah menggelontorkan anggaran untuk infrastruktur di Parung Panjang," kata Aan Triana Al Muharom, seperti dikutip dari Radar Bogor.

Dugaan keberpihakan anggota DPRD Kabupaten Bogor terhadap pengusaha tambang juga terlihat pada saat para sopir truk tambang menggelar aksi di daerah Cigudeg beberapa waktu lalu.

Mendadak tiba-tiba ada anggota DPRD bernama Siti Aisyah. Kala itu di hadapan massa aksi, dia berjanji akan meneruskan aspirasi mereka kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (*)