APBD DKI 2026 Dipangkas, Gubernur Pramono Minta Izin Menkeu Purbaya Terbitkan Obligasi Daerah dan Jakarta Collaboration Fund

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta izin kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menerapkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dalam menghadapi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Pramono saat menerima kunjungan Menkeu Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).

Pramono menjelaskan, langkah ini perlu diambil karena APBD DKI Jakarta turun signifikan, dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun, akibat kebijakan fiskal nasional.

Pramono mengungkapkan, Pemprov DKI berencana mengajukan sejumlah opsi pembiayaan alternatif, di antaranya lewat pembentukan Jakarta Collaboration Fund (JCF) dan penerbitan obligasi daerah.

"Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan kreatif financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," ujar Pramono.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar BUMD DKI Jakarta dapat memanfaatkan dana Rp200 triliun yang ditempatkan Kementerian Keuangan di bank-bank Himbara.

"Tetapi juga kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta," tambahnya.

Meski APBD DKI berkurang besar, Pramono menegaskan pihaknya tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat. Ia meyakini keputusan Menkeu sudah melalui kajian mendalam.

"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang," ungkapnya.

Purbaya Puji Sikap Pramono: Gak Banyak Protes

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi sikap Pramono yang tetap kooperatif meski dana bagi hasil Jakarta dipotong hingga hampir Rp20 triliun.

"Ya pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang gak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," ujar Purbaya sambil bercanda.

Purbaya memastikan, pemotongan DBH hanya bersifat sementara. Ia berjanji akan mengembalikan dana tersebut jika pendapatan negara tahun 2026 meningkat.

"Pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah," jelasnya.