Dharma Jaya Ngaku Tak Tahu Sarana Wisesa Properindo Nggak Punya Izin, Langsung Hentikan Kerja Sama yang Dimulai 2022

JawaPos.com - Perumda Dharma Jaya angkat suara pasca penyegelan dua operator parkir di kantornya, yang ada di Penggilingan dan Pulogadung. Menurut mereka, sistem perparkiran dua lokasi itu dikelola pihak ketiga. Dalam hal ini PT Sarana Wisesa Properindo, yang merupakan anak usaha Perumda Pembangunan Sarana Jaya. 

''Kalau untuk masalah parkir, kami serahkan kepada Sarana Wisesa Properindo karena mikirnya, ini adalah kerja sama BUMD. Sesimpel itu pemikirannya,'' ujar Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Raditya Enra Budiman. 

Namun, dia mengaku, tidak berpikiran bahwa Sarana Wisesa Properindo itu tidak memiliki izin keduanya. Dengan adanya temuan itu, kedepan, mereka akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan parkir tersebut. 

''Sejak kami tahu itu, sebenarnya kontraknya berakhir Desember 2025. Tapi begitu tahu ini masalah, langsung kami cut, gitu,'' terangnya. Berdasar data mereka, pengelolaan perparkiran di dua kantornya itu mulai dikerjasamakan sejak 2022 lalu.

Baca Juga: Bikin Potensi PAD Rp 700 Miliar Menguap, Pramono Anung Dukung Pansus DPRD Segel Parkir Liar 

Untuk pengelolaan perparkiran dua kantornya kedepan, Radit belum ada keputusan. Dia masih menimbang apakah mengelola perparkiran secara mandiri, atau menyerahkan kepada pihak ketiga lainnya.

''Saya akan pastikan kejadian yang kemarin itu tidak terulang. Karena kami kan bukan di bisnis parkir ya, jadi kita juga nggak tahu nih apa syaratnya parkir, dan segala macam,'' tambahnya. 

Dia juga menyatakan dukungan terhadap Pemprov DKI dan Pansus Parkir DPRD DKI yang gencar mengawasi ke lapangan. ''Dengan begitu, kita bisa tau mana saja yang sebenarnya kompeten dalam mengelola parkir,'' katanya. 

Sementara itu, Direktur Keuangan dan SDM Perumda Dharma Jaya Deni Alfianto Amris menuturkan bahwa mereka hanya punya dua lokasi perparkiran, yang keduanya diserahkan kepada Sarana Wisesa Properindo.

''Kami nggak dapat apa-apa, cuman berkontrak agar mereka kelola. Kami juga tidak tahu kalau tidak ada izinnya karena dalam kondisi sekarang ini, legal aspek itu harusnya sudah dong,'' terangnya. Namun, dengan adanya masalah itu, mereka akan lebih ketat lagi dalam bekerjasama, termasuk dengan BUMD DKI lainnya.

Sebagai informasi, pada Rabu (17/9) Dishub DKI bersama Pansus Parkir DPRD DKI menyegel empat pengelola parkir di Jakarta karena tidak memiliki izin. Dua diantaranya merupakan operator parkir di kantor Dharma Jaya, BUMD DKI.