Apa Kabar Rumah DP 0 Persen DKI? Kini Namanya Hunian Terjangkau Milik, Harganya Tembus Rp 600 Juta

JawaPos.com - Keterbatasan lahan di Jakarta membuat hunian vertikal menjadi pilihan utama bagi warga. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan, rumah susun (rusun) adalah solusi jangka panjang untuk mengatasi kebutuhan tempat tinggal di Ibu Kota.

Direktur Utama Sarana Jaya, Andira Reoputra menjelaskan, terdapat empat mandat yang menjadi lini bisnis yakni perumahan, properti komersial, properti sewa (perkantoran, mal, dan hotel), serta infrastruktur. Namun, pihaknya menempatkan sektor perumahan sebagai mandat utama sekaligus prioritas pembangunan.

"Jakarta saat ini sudah memenuhi berbagai persyaratan sebagai kota global. Infrastruktur transportasi, pusat bisnis, dan pariwisata tersedia lengkap. Tugas kami adalah memastikan penyediaan hunian dan kawasan komersial yang terpadu agar warga memiliki kualitas hidup yang lebih baik," ujar Andira dalam forum Balkoters Talk di Balai Kota, Kamis (11/9).

Andira menjelaskan, pada sektor hunian terjangkau, pihaknya telah menyelesaikan berbagai proyek strategis. Di kawasan Pondok Kelapa misalnya.

Di program Hunian Terjangkau Milik (HTM) yang sebelumnya dikenal DP 0 persen sudah mencapai 98 persen penyelesaian. Tercatat ada 740 unit komersial yang dijual dengan harga Rp 500-600 juta per unit tipe dua kamar.

Sementara di Cilangkap, Sarana Jaya juga menyiapkan 1 tower ready stock dengan sekitar 700 unit, ditambah pembangunan baru sebanyak 480 unit. Total ada lebih dari 1.100 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemprov DKI sendiri menargetkan pembangunan 19.800 unit hunian terjangkau, di mana sebagian besar kontribusinya datang dari Sarana Jaya. Ke depan, kawasan Tanah Abang akan menjadi fokus. Proyek dirancang terintegrasi dengan hunian, pasar komersial, logistik, serta fasilitas publik.

"Kami percaya, dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, Jakarta bisa tumbuh menjadi kota global dengan standar hunian modern, inklusif, dan terjangkau," tegas Andira.

Hunian Vertikal, Solusi Lahan Terbatas di Jakarta

Kepala Bidang Permukiman DPRKP DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, menegaskan hunian vertikal adalah solusi paling realistis. Dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa dan kepadatan 16.155 jiwa per km², kebutuhan hunian di Jakarta mencapai 288.393 unit.

"Kita sudah sama-sama tahu bahwa luas Jakarta itu kurang lebih sekitar 664 kilometer persegi, untuk peruntukan hunian sesuai dengan RDTR itu sekitar 40 persen. Jadi kalau dihitung itu sekitar 271 kilometer persegi," jelas Retno.

Retno juga mengingatkan lonjakan harga tanah berpotensi melahirkan kawasan kumuh baru. Data 2017 mencatat ada 445 RW kumuh, dan Pemprov kini bersama BPS tengah mengevaluasi kondisi itu dengan target rampung Desember 2025.

Arah kebijakan Pemprov jelas tercantum dalam RPJMD 2025–2029, yakni menghadirkan perumahan publik yang terjangkau, terhubung dengan pusat ekonomi, serta terintegrasi transportasi. "Oleh karena itu, ada kebijakan bahwa kami harus menyiapkan hunian terjangkau yang layak huni, kemudian juga harus terhubung dengan TOD, dan program Pak Gubernur Pramono itu adalah mix use, inilah yang sekarang sedang kami godok," terang Retno.

Saat ini, Pemprov DKI memiliki sekitar 32.000 unit rumah susun. Retno mengingatkan, jika tidak dikelola dengan serius, bisa menimbulkan masalah pada masa depan.

"Kami punya target tahun 2027, mungkin UPRS akan meningkat menjadi BLUD. Harapannya seperti itu," tegasnya.

Beberapa Rusunawa juga sudah berjalan dengan pendekatan sosial-ekonomi, seperti: