Sambangi DPRD DKI, Mahasiswa Sampaikan Tiga Poin Tuntutan

JawaPos.com-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD DKI, Kamis (4/9). Mereka mulai orasi sekitar pukul 13.00, di atas satu mobil komando yang mereka bawa.

Tidak lama menyampaikan orasi, pimpinan dan anggota DPRD DKI langsung menemui massa. Kemudian, mereka mengajak beberapa perwakilan di dalam Gedung DPRD DKI.

Perwakilan AMPSI Muhammad Ihsan menuturkan, beberapa hari terakhir dinamika kebangsaan cukup pelik.

“Banyak kawan-kawan kita yang mungkin tidak perlu meneteskan darah dan air mata dalam menyampaikan aspirasinya. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita semua,” terang Muhammad Ihsan.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan tiga poin tuntutan kepada legislatif. Pertama, meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI. Kedua, menuntut penurunan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

“Menurut kami, itu terlalu besar melihat situasi dan kondisi perekonomian rakyat saat ini,” ujar Muhammad Ihsan.

Lalu poin tuntutan ketiga yakni, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta. Khususnya, Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro. Mereka meminta DPRD DKI untuk menjalankan fungsi pengawasan.

“Kami minta audit beberapa BUMD yang terlihat dan isu-isu di medianya ini cukup banyak, yaitu ada Dharma Jaya, Pasar Jaya, bahkan Food Station yang beberapa bulan lalu itu tertangkap dirutnya,” kata Muhammad Ihsan.

menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah menuturkan, DPRD DKI menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa terkait gaji dan tunjangan. Semua fraksi DPRD DKI sepakat untuk evaluasi tunjangan tersebut.

“Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya,” terang Ima.

Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, gaji dan tunjangan yang diterimanya dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi, dan sebagainya.

“Saya juga sudah mempublikasikan sejak periode pertama gaji, tunjangan, dan laporan keuangan sampai dengan bulan ini,” terang Ima.

Jadi, lanjut dia, masyarakat bisa bebas melihat dan kami bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Terkait tuntutan audit transparan BUMD DKI, Ima juga menyebutkan, pimpinan DPRD akan sampaikan kepada Gubernur DKI Pramono Anung.

“Itu kan ranah pak gubernur, eksekutif. Nanti kami akan menyampaikan kepada pak gubernur dan wakil gubernur agar diaudit secara berkala,” papar Ima.