10 Persen Kasus Korupsi Libatkan Keluarga, KPK Gandeng Pemkot Depok Bangun Keluarga Berintegritas

JawaPos.com—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sedikitnya 10 persen kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah terjadi karena adanya campur tangan keluarga pelaku. Angka ini menjadi dasar KPK mendorong penguatan budaya anti korupsi berbasis keluarga di berbagai daerah, termasuk Kota Depok.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengungkapkan, dari sekitar 1.700 pelaku korupsi yang ditindak KPK, ada 170 di antaranya yang terseret bersama pasangan atau anggota keluarganya.

”Kalau dari data yang ada, dari 1.700 pelaku di KPK, hampir 170 itu pasangannya perempuan. Jadi kurang lebih 10 persen. Kalau kita mencegah di keluarga, berarti kan hilang 10 persen potensi korupsi dari situ,” kata Wawan di hadapan para pejabat Pemkot Depok saat kegiatan di kawasan Bogor.

Karena itu, KPK kini gencar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang diikuti para pejabat daerah beserta istri atau suami. Langkah ini dinilai penting, sebab dorongan atau keterlibatan keluarga sering menjadi faktor penentu pejabat terjerumus praktik korupsi.

”Kenapa pasangannya diajak? Karena beberapa kasus di KPK melibatkan pasangan. Kenapa pejabatnya korupsi? Ternyata ada dorongan dari pasangan atau memang melibatkan pasangan. Maka bimbingan keluarga berintegritas ini adalah upaya pencegahan dari hulu,” terang Wawan.

Dia menekankan keluarga adalah sekolah pertama penanaman nilai antikorupsi. ”Pembelajaran antikorupsi paling baik itu dimulai dari keluarga. Kita kenal 9 nilai anti korupsi, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Nilai-nilai ini bukan untuk dihafal tapi diimplementasikan di rumah, orang tua jadi teladan, anak-anak meniru,” jelas Wawan Wardiana.

Selain membekali keluarga pejabat, KPK juga menyiapkan bimtek serupa untuk pelaku usaha, anggota DPRD, hingga komunitas perempuan di Depok. ”Tidak cukup pejabatnya berintegritas kalau pengusahanya masih ngasih amplop. Jadi semua pihak harus kita ajak bergerak bersama,” tegas Wawan.

Wali Kota Depok Supian Suri mendukung penuh langkah KPK. Raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 14 kali berturut-turut belum cukup tanpa didukung mental pejabat dan keluarga yang bersih.

”Kita tidak berpuas diri dengan hasil ini. Kami terus berupaya bagaimana penataan dan pertanggungjawaban keuangan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Rekomendasi BPK pun selalu jadi perhatian serius agar catatan tahun ini tidak terulang di tahun depan,” ujar Supian.

Dengan sinergi sistem pengawasan dan penanaman integritas dalam keluarga, Supian optimistis Depok dapat menjaga diri dari praktik korupsi. ”Sistemnya sudah on the track, tinggal orangnya yang harus sama-sama kita jaga agar benar-benar berintegritas,” tandas Supian.