Bundaran Patung Kuda Diguyur Hujan, Massa Aksi Indonesia Gelap Tak Gentar Terus Berorasi

ILUSTRASI: Hujan mengguyur Bundaran Patung Kuda. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).

JawaPos.com - Hujan mengguyur Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Jumat sore (21/2). Meski deras, massa aksi Indonesia Gelap tetap berorasi. Mereka terus menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dari balik komando, terdengar seruan bahwa massa aksi tidak akan mundur meski hujan terus mengguyur. Kerumunan ribuan massa yang semula dominan berwarna hitam, seketika berubah warna-warna. Para peserta aksi berlindung dari guyuran hujan menggunakan mantel plastik warna-warni.

Aksi Indonesia gelap yang dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan peserta aksi dari berbagai kalangan menuntut beberapa hal. Massa yang bergerak dari Taman Ismail Marzuki (TIM) ke Bundaran Patung Kuda mendesak pemerintah untuk mengabulkan tuntutan mereka.

”Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan mereka. 

Melalui keterangan yang sama, mereka menyoroti berbagai persoalan di awal masa kepemimpinan Prabowo-Gibran. Mulai masalah pendidikan, agraria, hingga kebijakan ekonomi dan politik yang dinilai timpang. Berikut rincian tuntutan aksi Indonesia Gelap hari ini.

1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara.

Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak UU MINERBA

Revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.

4. Hapuskan Multifungsi TNI 

Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.

5. Sahkan RUU Masyarakat Adat

Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.