JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi merombak 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Namun, perombakan itu dicurigai kental akan unsur politis lantaran dilakukan menjelang Pilkada DKI Jakarta. Apalagi, lurah dan camat juga turut dirombak.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi menuturkan, pergantian camat menjelang Pilkada hanya akan mengganggu profesionalisme ASN. Serta berpotensi mencederai netralitas ASN.
"Jika pergantian camat ini hanya untuk kepentingan politik, maka dapat mengganggu profesionalisme dan prinsip netralitas birokrasi. Hal ini bisa jadi preseden yang kurang baik dan mencederai demokrasi dalam pilkada Jakarta,” ujar Reza kepada wartawan di Jakarta, (13/11/2024).
Reza mengaku mendengar adanya agenda pengguyuran bansos kepada warga Jakarta menjelang Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.
Jika isu tersebut benar, kata Reza, maka akan bertentangan dengan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi 2 DPR tentang penghentian pembagian Bansos jelang Pilkada.
Oleh karena itu, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Unkris itu meminta agar Kemendagri melakukan supervisi terhadap mutasi camat di Jakarta.
"Termasuk adanya indikasi politisasi bantuan sosial yang dapat saja memberikan keuntungan pada salah satu pasangan calon tertentu," katanya.
Reza pun mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ikut memantau Pilkada DKI Jakarta. Mengingat, preseden politisasi bansos dan mutasi pejabat sebelumnya telah mewarnai Pemilihan Presiden (Pilpres) Februari 2024 lalu.
“Warga Jakarta berhak untuk memilih pemimpinnya secara demokratis dan bermartabat demi masa depan mereka yang lebih baik,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) DKI Jakarta Teguh Setyabudi merombak 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ratusan pejabat setingkat lurah, camat dan lainnya itu pun telah dilantik di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Selasa (12/11) sore.
Pj Teguh mengklaim pelantikan dilakukan setelah melewati serangkaian prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan berlaku. Proses seleksi telah dilakukan sejak Agustus silam.
"Jadi, bukan suatu proses yang instan. Saya melakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kewenangan. Tidak ada faktor like and dislike, tidak ada faktor transaksional. Apabila ditemukan faktor itu, silakan Bapak dan Ibu bisa melaporkannya," ujar Pj Teguh, Selasa (12/11/2024).
Ia meminta agar setiap pejabat yang dilantik segera merancang program inovasi yang progresif, responsif, dan partisipatif. Sehingga, dapat meningkatkan kinerja organisasi.
"DKI Jakarta membutuhkan Bapak/Ibu semuanya untuk cepat bekerja. Tentu saja tingkatkan kapasitas, khususnya kemampuan kritis untuk menghadapi tantangan di lapangan," ucap Pj Teguh.
Ia juga meminta agar pejabat yang telah dilantik mengambil keputusan yang tepat sasaran, cepat, dan efektif dalam mewujudkan pelayanan publik. Serta segera berkerja untuk melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi integritas.
"Demi mewujudkan visi misi Jakarta sebagai pusat perekonomian internasional dan kita juga sedang bertranformasi sebagai kota global. Menuju 500 tahun kota Jakarta, kita juga menyongsong Indonesia Emas tahun 2045," katanya.