Kondisi Permukaan Tanah Jakarta Kritis, Tata Kelola Air Perlu Dibenahi

JawaPos.com–Kondisi cekungan air tanah (CAT) Jakarta saat ini sudah memasuki zona kritis hingga rusak akibat eksploitasi air tanah di atas ambang batas normal yang direkomendasikan. Eksploitasi air tanah saat ini tercatat sudah mencapai 40 persen dari batas aman 20 persen.

Jika tak dicarikan solusi, kerusakan itu akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan. Seperti kontaminasi air akuifer di bagian atas dan bawah hingga penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Suci Fitria Tanjung.

”Ketika dieksploitasi berlebih, penyajian tanah di Jakarta itu sudah kehilangan kemampuannya untuk menopang tanah,” kata Suci.

Dampak yang paling terlihat, menurut Suci, yakni kondisi geologi di Jakarta Utara. Tanahnya sudah berada 4 meter di bawah permukaan air laut.

Suci menjelaskan, salah satu cara mengendalikan penurunan tanah yakni dengan mengendalikan pengambilan air tanah dalam. Beberapa tahun lalu, terbit aturan tentang zona bebas air tanah. Utamanya di wilayah-wilayah protokol seperti daerah Kuningan. Namun, hal itu belum cukup, mengingat 90 persen permukaan tanah di Jakarta tertutup beton. Sehingga, harus ada daerah resapan air yang mengalir ke tanah dalam.

”Walhi Jakarta mendorong pemerintah untuk memaksimalkan ruang permukaan hijau,” ujar Suci.

Selain itu, lanjut Suci, perlu adanya keseriusan pemerintah dalam tata kelola air untuk kebutuhan Jakarta. Berdasar data PAM Jaya pada 2023, kebutuhan air di DKI Jakarta saat ini mencapai 24.000 liter per detik. Sedangkan kapasitas produksi PAM Jaya hanya 20.225 liter per detik.

”Kekurangan ini tentu mengakibatkan defisit kebutuhan air bersih sekitar 4.000 liter per detik,” terang Suci Fitria Tanjung.

Di sisi lain, menurut laporan yang diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2022, persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan mencapai sekitar 97,93 persen, sementara cakupan layanan air bersih hanya sekitar 65,41 persen.

”Jadi sangat jauh dari cukup. Kurang sekali untuk memenuhi kebutuhan per kapita Jakarta,” kata Suci.

Sementara itu, Ketua Indonesian Water Institute Firdaus Ali menilai, perlu adanya peningkatan penambahan kapasitas produksi dan pembangunan jaringan baru pipa distribusi untuk mencukupi kebutuhan air bersih di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PAM JAYA memberi target tercapainya 100 persen penggunaan pipa akses air bersih pada 2030. Namun, untuk mencapai target ini dibutuhkan peralihan dari masyarakat ataupun pemilik gedung untuk beralih dari air tanah ke air bersih perpipaan, serta investasi yang besar yang dibutuhkan untuk menyambungkan perpipaan ke kawasan-kawasan yang cenderung lebih sulit dijangkau.

Menurut Ali, persoalan tersebut bisa teratasi asal pemerintah terlebih dahulu membuat jaringan perpipaan secara merata dan membuat aturan jelas. Jika hanya memberi larangan tanpa memberikan solusi, hal ini tentu akan menimbulkan reaksi.

”Selama air perpipaan tidak cukup, ya tidak mungkin kita merealisasikan upaya pengendalian permukaan tanah tadi,” ucap Ali.

Ali mengaku percaya, target yang diberikan pada 2030 bakal terlaksana. Selain itu, Pemprov harus mulai mencari sumber alternatif air baku. Saat ini, 82 persen kebutuhan air Jakarta berasal dari Waduk Jatiluhur, sisanya 16 persen beli dari Tangerang.