Anggaran Bombastis Pengadaan Lem Aibon dan Bolpoin Era Anies

JawaPos.com - Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menjadi sorotan publik.Pasalnya, ada anggaran bombastis di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor dan pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menjelaskan bahwa pihaknya tidak salah memasukan input data tersebut.Melainkan, memang hanya untuk mengamankan pagu anggaran dalam APBD DKI 2020. "Itu memang hanya untuk mengamankan pagu anggaran saja," kata Susi saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (30/10).

Menurut dia, anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon itu sebenarnya adalah untuk penyediaan ATK untuk seluruh sekolah di Jakarta Barat. Sehingga, dia tidak mengetahui mengapa diinput soal lem aibon. "Saya juga enggak tahu kenapa lem aibon? Itu usulan semua dari sekolah dan sudin yang menginput," tuturnya.

Dari pagu anggaran itu, kata dia, nantinya akan di breakdown ke sekolah-sekolah. Karena belanja ATK itu bukan di ranah Sudin Pendidikan melainkan ke setiap sekolah masing-masing. "Termasuk juga sama kasusnya seperti di Sudin Pendidikan 1 Jakarta Timur. Anggaran sebesar Rp 127 miliar untuk bolpoin," pungkas dia.

Diketahui, Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, William Aditya Sarana menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. “Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William di DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membahas anggaran tersebut. Dia sudah memanggil pihak-pihak terkait guna mengklarifikasi ini. "Sebenernya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya enggak umumkan karena memang itu review internal," ujar Anies.

Dia menjelaskan, dalam kasus ini, ada masalah dalam sistem input yang dipublikasi kepada kepada masyarakat. Akibatnya, angka yang ditampilkan hanya secara menyeluruh, tidak ada data detail.

"Ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart sistem dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. dia bisa menguji. Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual," ucap Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menerangkan, angka mendetail hanya bisa dilihat secara manual. "Cara-cara seperti ini berlangusng setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi," imbuhnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat memastikan tidak ada anggaran hingga puluhan miliar untuk lem aibon. Menurut dia di tahun lalu tidak ada pengadaan lem tersebut. Sedangkan untuk tahun ini, apabila diadakan tidak akan sampai Rp 82 miliar. "Kalau terkait dengan anggaran aibon, saya sudah coba sisir, Insya Allah tidak ada anggaran aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut," kata Syaefuloh.

Dia menuturkan, dalam input yang dibuat oleh Suku Dinas Jakarta Barat 1 anggaran teralokasikam untuk 2 komponen. Yakni alat laboratorium, dan alat tulis kantor. Totalnya adalah Rp 182 miliar. Namun setelah diperiksa mendetail seluruh sekolah hanya mengusulkan Rp 175 miliar untuk periode 1 tahun.

Rinciannya yakni Rp 929 juta untuk belanja air, alat kebersihan Rp 2 miliar, Rp 132 miliar alat laboratorium, sedangkan yang diberikan ke seluruh sekolah hanya Rp 1,3 miliar. "Kemudian belanja alat tulis kantor yang di situ ada komponen aibon disampaikan Rp 82 miliar, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp 22 miliar," kata Syaefuloh.

"Artinya pada saat penyusunan anggaran dilakukan secara detail di sekolah, mudah-mudahan komponen aibon yang Rp 82 miliar itu tidak ada. Kita akan lakukan penyesuaian," pungkasnya.