Bantah Anggaran TGUPP Naik, Anies: No, Tidak Berubah!

JawaPos.com - Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembanguanan (TGUPP) DKI Jakarta direncanakan mengalami kenaikan signifikan dari Rp 18,99 miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Hal itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020.

Terkait itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah kenaikan tersebut. Dia memastikan anggaran TGUPP 2020 tetap diangka Rp 18,99 miliar. "No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," kata Anies.

Saat ditegaskan kembali mengenai kenaikan anggaran Rp 7,5 miliar tersebut, Anies bersikukuh tidak ada kenaikan. "No, tidak. Tidak berubah!" tegas Anies.

Oleh karena itu, Anies berencana memanggil pihak yang menyusun perubahan anggaran TGUPP ini. "Nanti saya panggil orang yang bikin perubahan (anggaran)," tutup Anies. Diketahui, anggaran TGUPP di KU-APPAS 2020 tersebut tercatat dalam mata anggaran milik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Istimewa)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Istimewa)

Dari data anggaran KUA-PPAS DKI Jakarta 2020 yang dikirim ke DPRD DKI Jakarta mencatat usulan kenaikan anggaran TGUPP menjadi Rp 26,57 miliar dari Rp 18,99 miliar pada anggaran 2019.

Dari awal dibentuknya TGUPP pada 2017 silam, diketahui anggaran untuk tim tersebut terbilang meroket. Pada APBD 2017, anggarannya hanya Rp 1,69 miliar. Selanjutnya turun menjadi Rp 1 miliar dalam APBD-Perubahan 2017.

Setahun bekerja, anggaran TGUPP melonjak drastis. Tercatat dalam APBD DKI 2018 menjadi Rp19,8 miliar. Dan beruba menjadi Rp 16,2 miliar dalam APBD Perubahan 2018. Pada APBD DKI 2019, anggaran TGUPP kembali naik, namun tidak signifikan. Yaitu sebesar 19,8 miliar, dan berubah menjadi Rp 18,99 miloar dalam APBD Perubahan DKI 2019.

Anggota Komisi A Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya mengkritik terkait rencana kenaikan anggaran TGUPP. Dia menilai besarnya anggaran tak sesuai dengan hasil kerja mereka selama ini.

"Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu nggak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi ebenernya boros-borosin anggaran," kata William.

Dia menuturkan, dalam setahun TGUPP ditargetkan menyelesaikan 40 dokumen. Apabila anggaran menjadi Rp 26,57 miliar, maka 1 dokumen dihargai sekitar Rp 500 juta. Menurut William biaya tersebut terlalu berlebihan.

Selain itu, Dia mengeluhkan anggaran TGUPP ini tidak bisa diawasi langsung oleh DPRD. Dengan begitu, dia khawatir terjadi penyimpangan anggaran.

"Walaupun itu anggaran dari Bappeda, tapi kami nggak bisa melakukan pengawasan secara langsung ke TGUPP. Makanya dilemanya di sini, udah anggaran besar, hasil nggak ada, kita nggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan aja," pungkas William.