Jabodetabek Kompak PSBB Total

JawaPos.com - Keputusan Pemprov DKI Jakarta memberlakukan lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau kunci sementara (kuntara) membuat mitigasi Covid-19 di Jabodetabek kembali seragam. Sebab, selain Jakarta, hingga saat ini seluruh wilayah Jabodetabek masih memberlakukan PSBB total.

Secara keseluruhan ada dua provinsi dan delapan kabupaten/kota yang sampai kemarin (10/9) masih menjalankan PSBB, yakni Provinsi DKI Jakarta (transisi) dan Banten. Di dalamnya ada Kota Tangerang Selatan serta Kabupaten dan Kota Tangerang. Kemudian Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok.

”Seluruh (delapan) kota dan kabupaten ini (PSBB-nya) berakhir pada 29 September,” terang Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Kantor Presiden kemarin (10/9).

Baca juga: Tolak PSBB Mikro, Jakarta Ngotot Lockdown

PSBB transisi DKI Jakarta berakhir kemarin. Sedangkan PSBB total di Provinsi Banten berakhir 20 September mendatang.

Dengan bergabungnya DKI Jakarta, pekan depan seluruh Jabodetabek kompak menjalankan PSBB total. Bila Banten nanti memutuskan memperpanjang PSBB, pembatasan akan berlaku lebih lama lagi. Dari grafik yang ada, kasus harian Covid-19 di Jakarta memang mengalami tren peningkatan sejak pemberlakuan PSBB transisi. Ada beberapa perbedaan aturan antara PSBB dan masa transisi. Saat PSBB awal, semua perkantoran wajib memberlakukan kerja dari rumah alias work from home (WFH), kecuali instansi pemerintah dan yang menangani Covid-19.

Wiku juga menjelaskan betapa gawatnya ketersediaan tempat tidur (bed) di rumah sakit (RS)-RS yang ada di Jakarta. Per 8 September lalu, tujuh dari 67 RS rujukan Covid-19 terisi penuh alias 100 persen. Sebanyak 46 RS okupansinya sudah di atas 60 persen. Hanya ada 14 RS yang terisi di bawah 60 persen. Di Wisma Atlet Kemayoran, dari 2.700 bed yang disediakan, saat ini sudah terisi 1.600. ”Masih ada 1.100 tempat tidur untuk perawatan pasien dengan status sedang dan ringan,” lanjutnya.

Ke depan, manajemen RS yang ada di DKI dan daerah lain dituntut mampu memonitor tingkat penggunaan tempat tidur, ruang isolasi, dan ICU masing-masing. Bila kapasitas mulai meningkat, segera diredistribusi ke fasilitas lainnya. ”Khusus di Jakarta bisa diarahkan memindahkan pasien dengan kondisi sedang dan ringan ke RS darurat di wisma atlet,” tambahnya.

Baca juga: Anies Cabut Masa Transisi, Mulai 14 September Berlakukan PSBB Total

Tenaga Kesehatan Dukung PSBB Jakarta

Penerapan kembali PSBB di Jakarta mendapat dukungan dari tenaga kesehatan. Langkah itu diharapkan menjadi salah satu cara untuk menurunkan jumlah orang yang terpapar Covid-19. Namun, harus ada sinergisitas seluruh pihak.

Salah seorang dokter paru di Jakarta, Eva Sri Diana, kemarin (10/9) menceritakan bahwa kesulitan mencari kamar untuk pasien Covid-19 betul-betul terjadi. Dia menyayangkan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang membantah pernyataan Anies bahwa RS yang menangani Covid di Jakarta sudah penuh.

Sebab, fakta di lapangan menunjukkan ruangan sudah penuh. Terutama ruang ICU. Padahal, pasien yang membutuhkan perawatan semakin banyak. ’’Kalau mau, saya siap menemani Pak Airlangga atau menteri lainnya untuk ikut saya visit ke ruang perawatan Covid-19,’’ ucapnya.

Wakil Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi mengatakan hal senada dengan Eva. Kondisi fasilitas kesehatan di DKI Jakarta yang hampir penuh merupakan salah satu peringatan untuk melakukan intervensi cepat. PSBB ini, menurut Adib, menjadi salah satu strategi intervensinya.

’’Parameternya adalah analisis epidemiologi tentang persebaran virus dalam satu populasi manusia,’’ tutur Adib kemarin. Selain itu, positive rate harus menjadi perhatian. Jika dua hal itu tinggi, berarti ada masalah di hulu yang harus diselesaikan. Yakni, mengurangi persebaran virus. Pembatasan sosial bisa menjadi salah satu caranya.

Baca juga: Jika Jakarta Tidak PSBB Lagi, Begini Dampaknya

Namun, dia mengingatkan bahwa mobilitas orang-orang di DKI Jakarta juga berasal dari daerah penyangga di Jawa Barat dan Banten. Karena itu, Adib menyarankan ada sinergisitas pemerintah daerah. ’’Yang patut jadi perhatian juga adalah PSBB sekarang berbeda dengan sebelumnya. Perbedaan bisa karena sosial, ekonomi, ataupun psikologis masyarakat,’’ ungkap Adib.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nae0xZO2jhg