Gaji ASN dan Non ASN DKI Jakarta Dihitung Ulang, Imbas Pemotongan Dana Transfer Pemerintah Pusat

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan langkah efisiensi besar-besaran akibat pemotongan dana transfer daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. 

Salah satunya melalui pendataan ulang atau rekonsiliasi gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menuturkan, langkah ini dilakukan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

"Misalnya, sekarang ini kita melakukan rekonsiliasi dengan penghitungan gaji. Gaji-gaji kawan-kawan kita, ASN maupun non-ASN," jelas Eli di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10).

Eli menjelaskan, data ASN dan non-ASN bersifat dinamis setiap bulannya. Ada pegawai yang pensiun, dan ada pula tambahan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Untuk itu, kebutuhan pekerja di Jakarta akan kembali ditelaah "Ini perlu kita dudukkan kembali, kita hitung ulang," jelasnya.

Menurut Eli, kebijakan efisiensi ini juga berdampak pada pengeluaran rutin Pemprov, termasuk dana untuk telepon, air, listrik, serta internet.

Meski begitu, ia menegaskan pembangunan Jakarta tetap berjalan sesuai rencana. Pemprov juga akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta demi mendukung pembiayaan pembangunan.

"Tahun 2026 kita tetap menghadapi dengan optimistis. Tentu Pemprov DKI senantiasa mengupayakan. Yang penting adalah bagaimana kita menciptakan creative financing," kata Eli.

APBD Jakarta Merosot Dari Rp 95 Triliun jadi Rp 79 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, akibat pengurangan tersebut, APBD 2026 turun menjadi Rp 79 triliun, dari yang sebelumnya disepakati Rp 95 triliun.

"Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DBH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp79 triliun," ujar Pramono di Balai Kota, DKI, Senin (6/10).

Pramono mengatakan, pemangkasan DBH menjadi tantangan berat bagi Pemprov Jakarta. Karena itu, realokasi dan efisiensi anggaran menjadi langkah tak terelakkan.

Namun ia menegaskan, program utama yang langsung menyentuh masyarakat tidak akan dipotong.

"Dan saya sudah memutuskan, hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar, KJP, yang dibagi 707.513 siswa tidak boleh diotak-atik. Termasuk kemudian KJMU yang telah dibagikan untuk 16.979. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi, dan juga realokasi," ucapnya.

Salah satu fokus efisiensi adalah perjalanan dinas dan anggaran makan-minum rapat. Pramono menilai pos belanja tersebut bukan prioritas utama.