Tawuran Manggarai Terus Berulang, DPRD Dorongan Pos Pantau Beroperasi 24 Jam

JawaPos.com - Tawuran antarwarga kembali pecah di Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (14/8) petang. Bentrokan melibatkan warga RW 04 dan RW 12 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan. 

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai insiden ini menunjukkan perlunya langkah pencegahan yang lebih serius dan terintegrasi. Salah satu solusi yang mendesak ialah memastikan pos pantau di Manggarai beroperasi penuh selama 24 jam.

Hal itu diperlukan guna mencegah tawuran di waktu yang tak pasti. "Potensi tawuran dapat timbul kapan saja, khususnya pada jam rawan seperti larut malam atau menjelang subuh. Pemprov perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai guna memastikan kegiatan piket berjalan optimal," ujarnya, Jumat (15/8).

Menurutnya, kehadiran personel siaga penuh di pos pantau dapat mempercepat respons dan mencegah bentrokan meluas. Selama ini, petugas di pos pantau kerap menjadi pihak pertama yang memisahkan massa dan meminimalkan korban.

Program Bersholawat

Mujiyono mengapresiasi program Manggarai Bersholawat yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai sarana pembinaan moral. Namun, ia menegaskan program ini tidak bisa berdiri sendiri.

"Penanganan tawuran harus menyentuh akar masalah, minimnya lapangan kerja, tingginya angka putus sekolah, terbatasnya ruang ekspresi positif bagi remaja, hingga lemahnya pengawasan lingkungan," ucapnya.

Ia mengusulkan integrasi program bersholawat dengan pendidikan karakter, pembinaan kepemudaan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi.

Bahkan, ia mencontohkan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, di mana pelaku tawuran dibina di barak militer untuk membentuk mental tangguh dan bertanggung jawab.

"Anak-anak yang berisiko terlibat tawuran perlu diarahkan melalui program pembentukan disiplin, kepemimpinan, dan tanggung jawab, termasuk melalui pelatihan di lembaga pendidikan militer," terangnya.

Lebih jauh, Mujiyono menyebut, pencegahan tawuran tak bisa dilakukan satu pihak saja. Ia mendorong sinergi antara Dinas Pendidikan, BUMN/BUMD, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, kepolisian, tokoh agama, organisasi kepemudaan, sekolah, dan keluarga.

"Semua harus bersatu dalam satu barisan dengan tujuan yang sama: menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari tawuran," tegasnya.