Viral Video Ricuh Pembagian Sembako Murah, Ini Penjelasan Pemkot Depok

JawaPos.com—Kericuhan dalam pembagian sembako subsidi di Kantor Kecamatan Cipayung, Kota Depok, viral di media sosial. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pun buka suara dan menjelaskan penyebabnya.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok Sony Hendro menegaskan, kegiatan tersebut merupakan program Operasi Pasar Subsidi (Opadi) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat.

”Kegiatan ini milik dan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Anggarannya juga dari pemerintah provinsi,” kata Sony saat dikonfirmasi.

Sony menyebut, informasi pelaksanaan kegiatan baru diterima pihaknya beberapa hari sebelum cuti bersama akhir Mei. Rapat koordinasi pun dilakukan secara cepat melalui Zoom bersama pihak provinsi dan stakeholder terkait.

Dari hasil rapat tersebut, Kota Depok mendapat 763 paket sembako untuk satu titik, yakni di Kecamatan Cipayung. Padahal, dalam pelaksanaan program serupa sebelumnya, jumlah paket bisa mencapai 4.000 hingga 5.000.

”Biasanya provinsi menggelontorkan 4.000 sampai 5.000 paket. Tapi kali ini hanya 763 paket untuk satu kecamatan,” ungkap Sony.

Kericuhan diduga terjadi karena adanya sejumlah kelurahan yang tidak mengambil jatah distribusi dengan alasan ada kegiatan lain dan transisi pergantian pejabat. Akibatnya, kupon dan paket yang seharusnya disalurkan di kelurahan kembali ke kecamatan dan menumpuk.

”SOP-nya sebenarnya sudah jelas. Begitu barang datang ke kecamatan, langsung didistribusikan ke kelurahan agar tidak terjadi penumpukan di satu titik,” jelas Sony.

”Tapi kenyataannya, beberapa kelurahan tidak jadi mengambil, sehingga warga datang langsung ke kecamatan dan menimbulkan antrean panjang,” imbuh dia.

Selain itu, menurut Sony Hendro, informasi simpang siur mengenai syarat pengambilan paket juga menjadi penyebab kericuhan. Banyak warga yang hanya membawa foto kopi KTP berwarna, padahal seharusnya mereka juga membawa kupon resmi yang telah dibagikan melalui kelurahan.

”Kupon dan KTP itu dua hal yang wajib. Tapi karena ada kelurahan yang tidak mendistribusikan kupon, masyarakat datang tanpa kupon dan akhirnya tidak bisa dilayani,” tandas Sony.

Lebih jauh, Sony menekankan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme dan SOP berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Dia menyayangkan waktu pelaksanaan yang terlalu mepet dan semua proses harus diselesaikan dalam satu hari.

”Kalau tidak diburu-buru, pasti bisa berjalan lebih baik. Tahun lalu kami pernah laksanakan di Cipayung juga, dan tidak ada kericuhan karena langsung dibagi ke kelurahan dan tidak diumumkan secara terbuka,” tegas Sony Hendro.

Sementara itu, mengenai dugaan adanya pengambilan sembako oleh mobil pribadi seperti yang beredar dalam video, Sony menjelaskan, hal itu merupakan bagian dari proses distribusi ke kelurahan yang memang telah didata.

”Itu dikondisikan oleh kelurahan yang sudah terdata akan mengambil, " ujar Sony Hendro.