Doel Tolak Kirim Pelajar ke Militer Ala Dedi Mulyadi: Tawuran Jakarta Cuma Berebut Ikan Sapu-sapu

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berjalan kaki usai menggunakan transportasi umum ke Balai Kota Jakarta, Rabu (30/04/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com-Banyak masyarakat yang mendesak Pemprov DKI Jakarta ikut mengirimkan pelajar nakal ke barak militer seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Mengingat kenakalan remaja seperti tawuran masih kerap terjadi di Jakarta. 

Baca Juga: Nur Fadillah Asal Sidoarjo Wafat dalam Perjalanan ke Madinah, Jadi Jemaah Haji Kedua yang Meninggal di Tanah Suci 

Menanggapi itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno Si Doel mengatakan, setiap provinsi memiliki permasalahannya tersendiri. Menurutnya, Jakarta masih belum membutuhkan kebijakan pendisiplinan anak berbasis militer.

"Ya kalau kita sih belum melihat sampai itu tapi tentu saja setiap provinsi mempunyai problematik masing-masing. Kalau dilihat dari ukurannya Jawa Barat, mungkin dilakukan itu. Kalau di Jakarta belum sampai seperti itu," ujarnya di kawasan Setiabudi, Kamis (8/5).

Wagub Rano mengklaim Pemprov DKI Jakarta masih bisa menanggulangi kenakalan pelajar. Menurutnya, penyebab tawuran di Jakarta hanya karena hal sepele dan terjadi di lokasi yang sama secara berulang.  

"Kita masih bisa menanggulangi walaupun kita lihat tren tawuran di Jakarta sangat spesifik ya. Permasalahannya itu-itu saja, cuma berebutan ikan sapu-sapu aja dan di tempat yang sama. Jadi kesannya kalau akarnya sudah ketemu, masalah akan selesai, jadi saya pikir gitu," terangnya.

Pemain sinetron Si Doel Anak Sekolahan itu mengatakan, pihaknya telah kembali mengaktifkan balai rakyat sebagai sarana anak muda mengekspresikan diri. Cara itu diyakini lebih efektif mencegah tawuran. 

"Sebetulnya ini bukan masalah peran keluarga, tapi akses orang untuk mengekspresikan diri itu. Makanya kenapa kita membangun balai rakyat untuk bisa memberikan ekspresi untuk berolahraga, bisa berkesenian, berkebudayaan, dan lain-lain," imbuhnya.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan, program pendidikan disiplin berbasis barak militer untuk pelajar bermasalah di wilayahnya merupakan bentuk terobosan. Namun, hal itu harus diuji terlebih dahulu sebelum diadopsi sebagai kebijakan nasional. 

Ia menekankan, pendekatan ini bukan hanya soal ketertiban, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter anak-anak untuk bersikap disiplin. Pelajar yang dikirimkan ke militer juga telah mendapatkan izin dari orang tua.

“Kalau sekarang itu kami mengajak pada semuanya untuk melihat. Kami mengajak kepada semuanya yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan kedisiplinan anak-anak Indonesia, kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik,” kata Dedi Mulyadi saat menemui Menteri HAM Natalius Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5). (*)