Logo JawaPos
Author avatar - Image
Selasa, 17 Desember 2024 | 04.31 WIB

Jakarta Tanpa Gelar Ibu Kota, Bisakah Janji Kampanye Pramono - Si Doel Tetap Terwujud?

Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno foto Bersama usai menyampaikan keterangan pers terkait hasil hitung cepat Pilkada di Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno foto Bersama usai menyampaikan keterangan pers terkait hasil hitung cepat Pilkada di Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

 
 
JawaPos.com - Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) dipastikan akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2024-2029 setelah tidak ada satu pun paslon yang menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Di sisi lain, lepasnya status Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia semakin dekat. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 30 November 2024 lalu. 
 
Lantas dengan berubahnya status Jakarta kedepan apakah akan mempengaruhi pencapaian visi-misi pasangan Pramono-Si Doel saat memimpin Jakarta?
 
Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menuturkan, dengan status Jakarta yang baru, wajah Jakarta di masa depan juga harus berubah. Pramono menegaskan bahwa Jakarta harus memiliki identitas khas yang mencerminkan budaya lokalnya yakni Betawi.
 
"Dengan undang-undang baru tadi, wajah Jakarta harus ada, karena sudah bukan menjadi ibu kota negara, ada identitas yang khas dan itu disebutkan adalah Betawi," ujar Pramono belum lama ini.
 
Politikus PDIP ini mengaku ingin wajah Betawi nampak sebagai ciri khas Jakarta.
 
"Sehingga dengan demikian saya pelan-pelan secara pasti, walaupun saya orang Jawa, sampai hari ini masih dipanggil mas, saya ingin bahwa wajah Jakarta itu wajah Betawinya akan nampak," ucapnya. 
 
Pramono mengaku optimis berubahnya Jakarta dari DKI ke DKJ tidak akan menghambat berbagai programnya yang telah diusung. Paslon nomor urut tiga itu menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai visi bersama.
 
"Jadi yang namanya Gubernur itu juga harus selaras, sepaham dengan visi-misi yang dilakukan oleh Presiden maupun Wakil Presiden," ucapnya. 
 
Pramono mencontohkan, program makan bergizi gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo, kini akan dijalankan di Jakarta mulai tahun depan. Pemprov DKI Jakarta pun telah mengalokasikan anggaran di APBD Jakarta 2025 untuk program makan bergizi gratis itu.  
 
"Dan saya lihat, kemarin saya pelajari APBD-nya, sudah bisa dianggarkan antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta harus sejalan," ucapnya. 
 
Salah satu program Pram - Doel yang dijanjikan selama masa kampanye ialah menyediakan 500 ribu lapangan pekerjaan. Target itu akan semakin sulit diraih setelah Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota. Ada kemungkinan lapangan pekerjaan di Jakarta akan semakin terbatas lantaran investor akan memilih membuka usaha mereka di IKN atau daerah lainnya.
 
Namun, Pramono masih enggan membocorkan strateginya dalam mencapai target itu. Ia meminta masyarakat menunggu hingga dirinya dilantik pada 7 Februari 2025. 
 
"Dilantik aja belum," ungkap Pram.
Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore