Miliki 64.135 orang ASN, Pj Gubernur Pastikan Anak Buahnya Netral Dalam Pilkada DKI Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menandatangani kesepahaman netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dan TNI-Polri yang digelar di Hotel Grand Mercure Jakarta.

JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dan TNI-Polri digelar di Hotel Grand Mercure, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11/2024).

Kegiatan itu juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, perwakilan ASN serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Kota dan Provinsi di DKI Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menuturkan, hari pemungutan suara hanya tinggal menghitung hari, tepatnya pada 27 November 2024. Untuk itu, ia mengingatkan agar ASN, TNI dan Polri menjaga netralitas mereka demi menciptakan Pilkada DKI Jakarta yang kondusif.

“Untuk menjaga netralitas ASN, tentu saja kita berharap nanti bisa mewujudkan Pilkada yang bermartabat dan berintegritas,” ujar Pj Teguh.

Baca Juga: 9 Kebiasaan Orang yang Tetap Berteman dengan Mantan Pasangan setelah Hubungan Mereka Putus, Menurut Psikologi

Ia menerangkan, Pemprov DKI memiliki 64.135 orang ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta sebanyak 121.803 orang pegawai di lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu netralitas ASN menjadi salah satu tugas penting Pemprov DKI Jakarta.

“Kalau ada ASN maupun personel lembaga kemasyarakat yang terindikasi tidak netral, bahkan jika ada kebijakan Pemprov DKI yang tendensius tidak netral atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tolong laporkan dan beritahu kami,” tegas Pj Teguh.

Teguh mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya menjaga netralitas ASN. Di antaranya melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, membuat surat edaran dan imbauan di berbagai platform media sosial, serta penandatanganan pakta integritas dan deklarasi netralitas ASN.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat dalam menegakkan netralitas ASN. Salah satunya, terkait kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) yang akan diadakan setelah Pilkada.

Baca Juga: Psikologi Ungkap 7 Pola Perilaku yang Diam-diam Menguras Energi Anda Lebih dari yang Anda Kira, Apa Saja?

“Saya pastikan, saya akan membawa jajaran Pemprov DKI untuk netral. Kami siap untuk netral. Tidak ada hal-hal lain yang kami lakukan, kecuali ingin mendukung suksesnya Pilkada DKI Jakarta yang luber, jurdil, bermartabat, dan berintegritas. Sekali lagi, kami berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkup Pemprov DKI,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mengatakan, deklarasi dilakukan untuk meneguhkan komitmen bersama antara Pemprov DKI Jakarta, TNI, Polri, serta Kejaksaan. Sehingga, seluruh instansi tidak mencederai Pilkada DKI.

“Mudah-mudahan menjadi bagian dari langkah-langkah kita untuk memastikan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tidak dicederai dengan ke tidak netralan ASN, TNI, Polri, dan Kejaksaan,” ujar Munandar.

Editor: Bintang Pradewo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Miliki 64.135 orang ASN, Pj Gubernur Pastikan Anak Buahnya Netral Dalam Pilkada DKI Jakarta

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Miliki 64.135 orang ASN, Pj Gubernur Pastikan Anak Buahnya Netral Dalam Pilkada DKI Jakarta

Tags

Artikel Terkait

4 Ujian Hidup eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil: Dari Kalah di Pilkada Jakarta hingga Digugat Cerai Ibu Cinta

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com