PSI Desak Segera Tentukan Mekanisme Penentuan Usulan Pj Gubernur DKI

JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendesak Pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk segera mengambil sikap terkait mekanisme penentuan usulan Pj Gubernur dari DPRD.

Menurut Anggara, surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait permintaan usulan Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan sudah diterima sejak 31 Agustus. Oleh karena itu, sudah seharusnya ada tindak lanjut dari surat tersebut.

"Sekarang sudah seminggu belum ada tindak lanjut, padahal ada tenggat waktunya, yaitu tanggal 16 September harus serahkan nama," ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/9).

Lebih lanjut, ia juga mengomentari bahwa sedari awal permintaan usulan nama ini memang terlalu mendadak untuk kemudian DPRD dapat menjalankan proses seleksi yang ideal. Namun begitu, ia menegaskan DPRD mesti melakukan seleksi setransparan dan sedemokratis mungkin agar muncul nama yang jelas dapat menjalan pemerintahan DKI pasca Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria lengser.

"Kami dorong setidaknya ada komunikasi, ada Rapat Pimpinan Gabungan untuk memberikan ruang bagi semua fraksi memberi usulan. Kemudian dikerucutkan dan diparipurnakan," jelasnya.

Anggara menilai bahwa keputusan usulan nama yang akan disodorkan kepada Kemendagri dari DPRD DKI memang harus diadakan melalui rapat paripurna. "Menurut saya juga setelahnya perlu adanya rapat paripurna, karena ini adalah keputusan lembaga," imbuhnya.

Politikus PSI itu menegaskan, penentuan usulan nama Pj Gubernur DKI harus segera dilakukan dan tidak boleh mendekati tenggat waktu. Sebab, ia khawatir jika itu terjadi akan membuat proses penentuan usulan jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya ingatkan ini amanah yang diberikan ke lembaga yang isinya para perwakilan rakyat. Nama yang diusulkan ini juga untuk jabatan yang strategis, yang berdampak pada nasib masyarakat Jakarta. Jadi harus dipertanggungjawabkan," tandasnya.