Anggaran Lem Aibon Rp 82 miliar, Anies: Ini Ada Problem Sistem

JawaPos.com - Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menuai kritik usai didapati ada beberapa anggaran bombastis yang dianggap tak masuk akal. Salah satunya yakni anggaran lem aibon Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat 1. Sebab, di situ disebutkan angkanya mencapai Rp 82 miliar.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membahas anggaran tersebut. Dia sudah memanggil pihak-pihak terkait guna mengklarifikasi ini. "Sebenernya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya enggak umumkan karena memang itu review internal," ujar Anies.

Dia menjelaskan, dalam kasus ini, ada masalah dalam sistem input yang dipublikasi kepada kepada masyarakat. Akibatnya, angka yang ditampilkan hanya secara menyeluruh, tidak ada data detail.

"Ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart. Kalau smart sistem dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji. Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual," ucap Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menerangkan, angka mendetail hanya bisa dilihat secara manual. "Cara-cara seperti ini berlangung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi," imbuhnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat memastikan tidak ada anggaran hingga puluhan miliar untuk lem aibon. Menurut dia, di tahun lalu tidak ada pengadaan lem tersebut. Sedangkan untuk tahun ini, apabila diadakan tidak akan sampai Rp 82 miliar.

"Kalau terkait dengan anggaran aibon, saya sudah coba sisir, Insya Allah tidak ada anggaran aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut," kata Syaefuloh.

Dia menuturkan, dalam input yang dibuat oleh Suku Dinas Jakarta Barat 1 anggaran teralokasikam untuk 2 komponen. Yakni alat laboratorium, dan alat tulis kantor. Totalnya adalah Rp 182 miliar. Namun setelah diperiksa mendetail seluruh sekolah hanya mengusulkan Rp 175 miliar untuk periode 1 tahun.

Rinciannya yakni Rp 929 juta untuk belanja air, alat kebersihan Rp 2 miliar, Rp 132 miliar alat laboratorium, sedangkan yang diberikan ke seluruh sekolah hanya Rp 1,3 miliar.

"Kemudian belanja alat tulis kantor yang di situ ada komponen aibon disampaikan Rp 82 miliar, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp 22 miliar," kata Syaefuloh.

"Artinya pada saat penyusunan anggaran dilakukan secara detail di sekolah, mudah-mudahan komponen aibon yang Rp 82 miliar itu tidak ada. Kita akan lakukan penyesuaian," pungkasnya.

Diketahui, Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, William Aditya Sarana menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. “Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William di DPRD DKI Jakarta.