Elon Musk Sebut Pemerintah AS Bisa Jadi Dalang di Balik Pembatasan Kecepatan Drone Ukraina

JawaPos.com - Elon Musk menyebut pemerintah Amerika Serikat (AS) mungkin bertanggung jawab atas pembatasan kecepatan yang mengganggu konektivitas sistem satelit untuk operasi militer Ukraina. 

Gangguan tersebut membatasi kemampuan Kyiv mengoperasikan drone ketika Rusia meningkatkan serangan, sekaligus memperuncing ketegangan antara Ukraina dan Washington. Persoalan ini menyoroti besarnya pengaruh kendali atas teknologi komunikasi terhadap kemampuan pertahanan sebuah negara.

Dilansir dari BBC, Jumat (16/10/2026), pembatasan yang diberlakukan pada Selasa malam membuat perangkat yang bergerak lebih cepat dari 160 kilometer per jam kehilangan koneksi. Ukraina mengandalkan jaringan satelit SpaceX untuk memandu drone menuju sasaran Rusia sekaligus mengoperasikan drone pencegat guna menghadang serangan udara. Akibatnya, gangguan tersebut menghambat misi ofensif maupun defensif di medan perang.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap gangguan itu hanya kesalahan teknis. "Saya berharap ini adalah kesalahan, mungkin masalah teknis yang besar. Saya tidak tahu, tetapi kami meminta agar layanan itu diaktifkan kembali," ujarnya kepada media Inggris. 

Baca Juga:Elon Musk Gelontorkan USD 276 Juta untuk Bantu Republik Pertahankan Mayoritas Senat AS

Pada Rabu malam, mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov mengatakan konektivitas telah pulih sebagian. Dia menegaskan penghapusan batas kecepatan Starshield sepenuhnya penting bagi pertahanan Ukraina, sekaligus berterima kasih kepada Musk dan meminta dukungan berkelanjutan.

Menanggapi permintaan tersebut di platform X, Musk menegaskan bahwa kendali atas Starshield berada pada pemerintah AS.

"Sistem Starshield dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah AS. Setiap pembatasan kecepatan atau penggunaan diputuskan oleh militer AS dan pada akhirnya presiden," tulisnya. 

Dia membedakan Starshield dari Starlink, layanan komersial SpaceX, dengan menyatakan bahwa Starlink diperuntukkan bagi kegiatan sipil atau pertahanan dan tidak boleh digunakan untuk operasi militer ofensif karena dinilainya tidak pantas bagi perusahaan komersial.

Laporan Reuters pada Kamis (15/10) memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai asal pembatasan. Mengutip dua pejabat AS dan seorang pejabat Barat yang mengetahui persoalan tersebut, Reuters melaporkan instruksi untuk membatasi Starshield berasal dari lingkungan Gedung Putih.