CEO Instagram Bela Meta di Tengah Gugatan Global soal Keselamatan Remaja

JawaPos.com — Adam Mosseri, CEO Instagram, menjadi eksekutif puncak pertama Meta yang bersaksi dalam gugatan bersejarah yang diajukan 29 negara bagian Amerika Serikat. Di ruang sidang federal Oakland, Mosseri membantah tuduhan bahwa Instagram menyembunyikan informasi negatif mengenai efektivitas fitur keselamatan bagi remaja.

Kesaksian tersebut menempatkan persoalan transparansi platform digital di pusat perhatian. Jaksa negara bagian mempertanyakan mengapa data penggunaan fitur keselamatan yang rendah tidak disampaikan kepada publik, sementara Meta tetap mempromosikan fitur tersebut sebagai bagian dari upaya melindungi pengguna muda. Mosseri menegaskan, “Saya tidak berusaha mendorong tim saya untuk menyembunyikan apa pun.”

Dilansir dari The Guardian, Rabu (26/8/2026), Mosseri mengatakan perusahaan tidak berkewajiban memublikasikan seluruh statistik internal. Ketika ditanya mengenai rendahnya penggunaan sejumlah fitur keselamatan remaja, dia menjawab, “Kami tidak memublikasikan setiap statistik.” Salah satu yang dipersoalkan adalah Take a Break, fitur yang mengingatkan remaja untuk berhenti menggunakan Instagram setelah beberapa waktu.

Jaksa Colorado Jason Slothouber menunjukkan bahwa hanya 1,8 persen remaja yang mendaftar menggunakan Take a Break. Angka itu tidak pernah diungkapkan Mosseri ketika dia mempromosikan fitur tersebut. Mosseri menjawab, “Saya jelas pernah mengatakan secara terbuka bahwa tingkat pendaftarannya rendah. Saya tidak tahu apakah saya pernah menyebut angkanya.” Reuters juga melaporkan Mosseri mengakui sebagian besar remaja memang tidak menginginkan fitur tersebut sebelum akhirnya diaktifkan secara bawaan.

Persoalan kemudian bergeser pada komunikasi publik Meta. Sehari sebelum kesaksiannya di hadapan Senat pada Desember 2021, Mosseri menerbitkan tulisan berjudul Raising the Standard for Protecting Teens and Supporting Parents Online atau, secara harfiah, “Meningkatkan Standar Perlindungan Remaja dan Mendukung Orang Tua di Internet”, yang mengumumkan fitur Take a Break. Ketika dipertanyakan mengenai waktu penerbitan tulisan tersebut, dia mengatakan, “Kami telah membuat kemajuan dan ingin menyampaikan kemajuan itu agar dapat membicarakannya.”

Dalam pemeriksaan yang sama, Mosseri juga ditanya mengenai istilah drumbeat messaging, yakni strategi menyampaikan pesan secara berulang untuk meningkatkan kesadaran publik. Dia mengaku memahami istilah tersebut dan mengatakan pendekatan itu diperlukan ketika Meta berkomunikasi dengan orang tua mengenai fitur keselamatan. “Kami perlu mengulanginya untuk meningkatkan kesadaran terhadap alat-alat tersebut,” ujarnya.

Pernyataan itu turut menyoroti strategi komunikasi Meta di tengah tuduhan bahwa desain Instagram dan Facebook membuat anak terus menggunakan platform hingga berdampak pada kesehatan mental. Negara bagian juga menuduh Meta mengumpulkan data anak di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua. Meta membantah seluruh tuduhan dan menyebut tuntutan ganti rugi tersebut sebagai “tuntutan yang tidak masuk akal.”

Kesaksian Mosseri juga berlangsung setelah mantan insinyur keselamatan Meta Arturo Béjar menyatakan perusahaan memiliki strategi “jangan bertanya, jangan memberi tahu” terkait keselamatan anak. Sebelumnya, mantan dan pegawai aktif Meta serta seorang psikolog juga memberikan kesaksian. Reuters melaporkan direktur desain produk Instagram Francesco Fogu turut mengakui adanya penghapusan data dari materi presentasi mengenai paparan remaja terhadap konten berbahaya.

Jika Meta dinyatakan bertanggung jawab, perusahaan dapat menghadapi ganti rugi hingga USD 200 miliar atau sekitar Rp3.540 triliun, dengan kurs Rp17.700 per dolar AS, sekaligus dipaksa mengubah desain produknya agar lebih aman bagi remaja. Reuters mencatat juri akan memberikan putusan bersifat nasihat, sementara Hakim Distrik AS Yvonne Gonzalez Rogers akan menentukan tanggung jawab, sanksi, dan kemungkinan perubahan pada Instagram serta Facebook.

Persidangan diperkirakan berlangsung hingga September dan akan menghadirkan sejumlah saksi lain, termasuk CEO Meta Mark Zuckerberg. Dampaknya melampaui sengketa antara 29 negara bagian dan satu perusahaan teknologi: perkara ini dapat menjadi tolok ukur global mengenai seberapa jauh perusahaan media sosial harus bertanggung jawab atas desain produknya, transparansi data keselamatan, serta perlindungan pengguna muda ketika kepentingan pertumbuhan platform berhadapan dengan tuntutan publik.