TikTok Bayar Rp7,07 Triliun, Sengketa Privasi Anak dengan AS Berakhir

JawaPos.com — TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, menyepakati pembayaran USD 400 juta atau sekitar Rp7,07 triliun, dengan kurs Rp17.670 per dolar AS, untuk mengakhiri gugatan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dugaan pelanggaran privasi anak. Kesepakatan ini menutup salah satu perkara federal terbesar yang dihadapi TikTok, tetapi tidak mengakhiri tekanan Washington terhadap struktur kepemilikan, tata kelola data, dan pengaruh platform tersebut di AS.

Dalam kesepakatan tersebut, TikTok akan membayar USD 300 juta atau sekitar Rp5,30 triliun secara langsung. Tambahan USD 100 juta atau sekitar Rp1,77 triliun akan dibayarkan setelah pengadilan mengeluarkan perintah yang membatalkan keputusan persetujuan hukum sebelumnya terhadap Musical.ly, pendahulu TikTok, yang dibuat pada 2019.

Dilansir dari South China Morning Post, Senin (24/8/2026), perkara ini bermula dari gugatan Departemen Kehakiman AS bersama Federal Trade Commission pada 2024. Pemerintah menuduh TikTok dan ByteDance mengumpulkan serta menyimpan informasi pribadi pengguna berusia di bawah 13 tahun tanpa persetujuan orang tua, yang dinilai melanggar Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). Departemen Kehakiman menyebut penyelesaian tersebut sebagai “salah satu pemulihan terbesar yang pernah diperoleh” dalam perkara COPPA.

Selain itu, Associate Attorney General Stanley Woodward mengatakan prioritas pemerintah AS adalah “memastikan anak-anak terlindungi saat berada di dunia maya dan perusahaan yang dipercaya mengelola informasi pribadi mereka memenuhi kewajiban hukumnya.” Woodward juga menegaskan bahwa sengketa ini berfokus pada perlindungan data anak, bukan langsung pada persoalan keamanan nasional yang selama bertahun-tahun membayangi TikTok.

Lebih jauh, COPPA mewajibkan platform seperti TikTok memberi tahu orang tua dan memperoleh persetujuan yang dapat diverifikasi sebelum mengumpulkan informasi pribadi anak di bawah 13 tahun. Namun, dalam gugatan 2024, pemerintah AS menuduh TikTok tetap memungkinkan anak-anak membuat akun reguler, menonton, membagikan video, dan berkirim pesan tanpa persetujuan orang tua.

Kasus tersebut juga merupakan kelanjutan dari perkara privasi yang sebelumnya menjerat Musical.ly. ByteDance mengakuisisi aplikasi video pendek itu pada 2017 sebelum menggabungkannya ke TikTok. Pemerintah AS menilai sebagian persoalan terkait pengumpulan data anak berlanjut setelah perubahan tersebut. TikTok sebelumnya membantah tuduhan dan menyatakan praktik yang dipersoalkan berkaitan dengan periode sebelumnya yang telah diperbaiki.

Sementara itu, TikTok mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa pengguna diwajibkan memasukkan tanggal lahir sebelum menggunakan layanan. Perusahaan juga menyatakan telah mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi pengguna di bawah 13 tahun yang memalsukan usia, mempekerjakan ratusan staf yang dilatih menangani pengguna di bawah umur, serta menghapus puluhan ribu akun anak.

Di tengah upaya tersebut, posisi TikTok di AS juga terus berubah. Pada Januari, ByteDance menyepakati pembentukan usaha patungan yang mayoritas dimiliki investor AS untuk mengamankan data pengguna Amerika dan menghindari larangan. TikTok digunakan lebih dari 200 juta orang di AS, sementara ByteDance tetap menjadi bagian dari struktur kepemilikan meski tidak lagi memegang kendali mayoritas atas operasi AS.

Karena itu, penyelesaian perkara privasi anak tidak dapat dibaca sebagai akhir dari persoalan TikTok di Washington. Pemerintah mencatat bahwa sejak gugatan diajukan, TikTok mengalami “perubahan signifikan dalam kepemilikan, manajemen, fungsi kepatuhan, dan praktik privasi”. Departemen Kehakiman juga menyatakan penyelesaian tersebut “memastikan keluarga Amerika terus memperoleh manfaat dari perlindungan yang lebih kuat tanpa penundaan dan ketidakpastian dari proses litigasi berkepanjangan.”

Pada akhirnya, kesepakatan USD 400 juta ini memperlihatkan dua kepentingan yang berjalan bersamaan. Bagi Washington, pemerintah memperoleh pemulihan finansial sekaligus menegaskan kewajiban perusahaan teknologi terhadap data anak.