JawaPos.com - Iran memperingatkan akan memberikan respons menghancurkan jika Amerika Serikat (AS) kembali meningkatkan tekanan terhadap Teheran. Ancaman itu muncul setelah Washington berjanji menerapkan sanksi finansial terberat dalam sejarah dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Iran.
Ketegangan Iran-AS kini tidak hanya berlangsung di medan konflik, tetapi juga merambah perang ekonomi. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Washington akan mengumumkan rincian paket sanksi baru pada awal pekan lalu, setelah Presiden Donald Trump memperingatkan negara mana pun yang terafiliasi dan mendukung Iran, akan menghadapi konsekuensi ekonomi.
Merespons ancaman tersebut, Iran menegaskan tidak akan mundur.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdollahi mengatakan militernya telah menyiapkan respons di berbagai sektor, mulai dari darat, laut dan udara hingga pertahanan udara serta ruang siber.
"Dengan kesiapan melintasi darat, laut, udara, pertahanan udara, dan dunia maya, angkatan bersenjata Iran akan menanggapi ancaman baru musuh dengan tanggapan yang menghancurkan, menghukum, dan menghancurkan," demikian pernyataan tersebut dikutip media Iran pada Jumat (21/8).
AS Klaim Sanksi Bisa Mengubah Arah Konflik Iran
Bessent sendiri menggambarkan strategi terbaru Washington sebagai tekanan ekonomi maksimal terhadap Teheran. Ia bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai pukulan berlapis yang diharapkan mampu memaksa Iran mengakhiri konflik sekaligus melemahkan pemerintahannya.
Bessent dijadwalkan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai paket sanksi tersebut dalam konferensi pers pada Senin pekan depan.
Washington sebelumnya juga menerapkan blokade laut terhadap Iran pada April, sebelum kebijakan tersebut dihentikan sementara selama sebulan pada pertengahan Juni. Blokade kembali diberlakukan pada 13 Juli dan mulai berdampak terhadap arus ekspor minyak Iran.
Iran Sebut Sanksi AS sebagai Terorisme Ekonomi
Kementerian Luar Negeri Iran mengecam langkah terbaru Washington. Teheran menyebut sanksi ekonomi dan perdagangan AS sebagai bentuk terorisme ekonomi.
Iran menegaskan tekanan tersebut tidak akan mengubah sikap masyarakat maupun pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Ghalibaf menilai AS tampaknya telah menyadari bahwa konfrontasi militer langsung tidak mampu menghasilkan kemenangan.
Dirinya, yang juga menjadi tokoh utama Iran dalam perundingan tidak langsung dengan AS, mengatakan Teheran perlu menyiapkan strategi untuk menghadapi dampak sanksi.
"Kita harus membuat rencana untuk menangani sanksi yang tidak adil sehingga kita dapat mengatasinya," kata Ghalibaf saat melakukan kunjungan ke Irak.
Ia menuduh AS dan Israel menggunakan perang ekonomi serta kognitif warfare untuk menekan Iran.
Dampak konflik Iran tidak berhenti pada hubungan kedua negara. Pasar energi global ikut merespons karena Selat Hormuz menjadi salah satu jalur utama perdagangan minyak dunia.
Harga minyak pada Jumat relatif stabil, tetapi masih berada di jalur kenaikan mingguan kedua berturut-turut. Harga minyak sempat mencapai level tertinggi lebih dari tiga pekan pada Kamis setelah ancaman sanksi AS kembali mencuat.
Bessent justru menilai ancaman kenaikan harga minyak tidak seharusnya menjadi konsekuensi utama dari kebijakan Washington.
Menurut dia, tekanan ekonomi maksimal justru dapat mengurangi kemungkinan pecahnya kembali konflik militer berskala besar.
"Jika kita melakukan tekanan ekonomi maksimum, maka itu berarti kemungkinan besar tidak akan terjadi restart kinetik skala besar," ujarnya.
Istilah 'kinetik' dalam konteks tersebut diprediksi merujuk pada penggunaan kekuatan militer.
Sebagaimana diketahui, konflik yang berlangsung hampir enam bulan itu telah menewaskan ribuan orang, melibatkan negara-negara Teluk dan mengguncang pasar energi global.
Iran sebelumnya menunjukkan kemampuannya mengganggu lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz. Jalur strategis tersebut sebelumnya membawa sekitar seperlima minyak yang diperdagangkan di dunia.
AS dan Iran bahkan telah dua kali mengumumkan kesepakatan gencatan senjata pada April dan Juni. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk memulihkan kelancaran pelayaran melalui Hormuz sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian konflik.
Namun, kedua kesepakatan tersebut dengan cepat runtuh. Kondisi ini membuat setiap kebijakan baru terhadap Iran memiliki potensi dampak lebih luas, terutama bagi pasokan energi dan harga minyak global.
Tiongkok pun dilaporkan menjadi salah satu pihak yang berpotensi terdampak langsung oleh strategi terbaru Washington. Berdasarkan data 2025 dari perusahaan analitik Kpler, China membeli lebih dari 80 persen minyak Iran yang dikirim melalui jalur laut.
Amerika Serikat pun menghadapi dilema. Menekan perusahaan atau pihak Tiongkok yang masih melakukan perdagangan dengan Iran berpotensi membuka front baru dengan Beijing, yang merupakan mitra dagang besar AS sekaligus pemasok berbagai komoditas strategis, termasuk mineral tanah jarang.
Dilansir dari Reuters, ketika ditanya apakah Washington dapat menargetkan karena masih melakukan bisnis dengan Iran, Bessent tidak memberikan jawaban secara terbuka.
Bessent kemudian mengingatkan bahwa China juga sangat bergantung pada energi dari kawasan Teluk.
Beijing sendiri menolak pendekatan tersebut dan meminta penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur politik dan diplomasi.