Nigel Farage Desak Bank of England Hentikan 'Britcoin', Kepentingan Donor Miliarder Kripto Jadi Sorotan

JawaPos.com - Perdebatan mengenai rencana mata uang digital bank sentral Inggris atau Britcoin berkembang menjadi isu yang melampaui inovasi teknologi keuangan. Di tengah upaya Inggris memperkuat posisinya dalam ekonomi digital global, penolakan pemimpin Reform UK Nigel Farage terhadap proyek tersebut memicu sorotan terhadap potensi pertemuan antara kepentingan politik, industri kripto, dan kebijakan publik.

Dilansir dari The Guardian, Jumat (19/6/2026), Farage diketahui menggunakan pertemuan tertutup dengan Gubernur Bank of England Andrew Bailey untuk mendesak penghentian pengembangan Britcoin. Langkah itu menjadi perhatian karena penyumbang terbesar Reform UK, Christopher Harborne, merupakan pemegang saham minoritas Tether, perusahaan penerbit stablecoin terbesar di dunia. 

Harborne telah menyumbang sekitar £25 juta atau sekitar Rp587,5 miliar dengan kurs Rp23.500 per pound sterling kepada partai tersebut. The Guardian juga mengungkap adanya hadiah pribadi senilai £5 juta atau sekitar Rp117,5 miliar kepada Farage yang tidak pernah diumumkan secara resmi. Keterkaitan ini membuat posisi Farage dalam isu Britcoin ikut menjadi sorotan di tengah meningkatnya pengaruh industri aset digital.

Baca Juga:Bank of England Peringatkan 'Gelembung AI' yang Bisa Meledak dan Guncang Stabilitas Pasar Keuangan Global serta Ekonomi Dunia

Farage mengungkapkan secara terbuka isi pembicaraannya dengan Bailey dalam acara Zebu Live di London. "Saya bertanya langsung, 'Apakah Anda masih melanjutkan rencana mata uang digital bank sentral Inggris?' Dan jawabannya, 'Ya'," kata Farage. Dia menyebut rencana Britcoin sebagai sesuatu yang menimbulkan "kengerian total."

Dia menegaskan penolakannya terhadap mata uang digital bank sentral. "Saya tidak ingin hidup di negara yang memiliki mata uang digital bank sentral, dan saya siap masuk penjara untuk menghentikan sistem yang dijalankan melalui identitas digital," kata Farage. Dia menegaskan hal itu sebagai bentuk komitmennya, meski Bank of England belum pernah menyatakan Britcoin akan menggunakan sistem identitas digital.

Sikap Farage terhadap Britcoin itu juga berdampak pada sorotan terhadap industri stablecoin global. Tether, perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Harborne, menerbitkan aset digital yang nilainya dipatok pada mata uang resmi untuk memudahkan transaksi. The Guardian melaporkan laba Tether telah melampaui perusahaan besar seperti Netflix dan Coca-Cola. Jika kepemilikan Harborne sekitar 12 persen, bagian keuntungannya dapat mencapai £1 miliar atau sekitar Rp23,5 triliun per tahun.

Kepentingan industri stablecoin dalam perdebatan Britcoin juga tercermin dari sikap Digital Currencies Governance Group (DCGG), organisasi yang mewakili pelaku industri aset digital termasuk Tether. Kelompok ini pernah menyampaikan masukan kepada Bank of England dan Kementerian Keuangan Inggris, dengan peringatan bahwa Britcoin berpotensi mendorong peralihan dari stablecoin swasta dan "menghambat pertumbuhan serta inovasi."

Di sisi lain, stablecoin juga menjadi perhatian regulator di berbagai negara. The Guardian mencatat aset digital Tether pernah digunakan dalam berbagai aktivitas lintas batas, mulai dari penghindaran sanksi terhadap Rusia, penipuan daring, peretasan oleh kelompok Korea Utara, hingga kejahatan terorganisasi. Tether sendiri menyatakan perusahaan bekerja sama dengan aparat penegak hukum di puluhan negara untuk membantu penegakan hukum.

Namun, Harborne melalui kuasa hukumnya membantah adanya kepentingan tersembunyi. Mereka menyebut tuduhan tersebut sebagai "serangkaian insinuasi yang tidak didukung bukti, halusinasi, dan teori konspirasi yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam kenyataan." Sementara juru bicara Reform UK menyatakan, "Ini benar-benar omong kosong. Fokus Nigel hanya menyelamatkan negara."

Bank of England juga turut menegaskan bahwa pertemuan Bailey dengan Farage merupakan bagian dari komunikasi rutin dengan perwakilan politik. Bank juga menyebut kebijakan aset digital disusun berdasarkan masukan dari industri, akademisi, dan publik. Laporan Reuters menyebut regulator Inggris masih mengkaji berbagai opsi pengaturan stablecoin untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.