Trump Luncurkan Operasi 'Project Freedom' di Selat Hormuz, AS Klaim Akan Bebaskan Kapal yang Terjebak di Tengah Krisis

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan bahwa Washington akan "membantu membebaskan" kapal-kapal yang terjebak di jalur pelayaran strategis Selat Hormuz. Kebijakan ini diumumkan di tengah dinamika keamanan yang melibatkan pengawasan dan pembatasan akses di salah satu rute perdagangan energi paling penting di dunia, serta memicu perhatian luas terkait implikasi politik dan militernya di kawasan Timur Tengah.

Trump mengatakan operasi itu akan dimulai pada hari Senin di bawah nama 'Project Freedom'. Ia menyebut langkah ini sebagai respons atas permintaan sejumlah negara yang kapal-kapalnya terhambat di wilayah tersebut. Dalam pernyataannya, ia menggambarkan kapal-kapal tersebut sebagai pihak "netral dan tidak bersalah" yang terdampak situasi geopolitik.

Dilansir dari Al Jazeera, Senin (4/5/2026), Trump melalui unggahan di platform Truth Social menyampaikan bahwa AS akan memfasilitasi keluarnya kapal-kapal dari kawasan yang ia sebut sebagai "perairan terbatas." Ia menegaskan, "Demi kebaikan Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, kami telah memberi tahu negara-negara tersebut bahwa kami akan memandu kapal-kapal mereka keluar dengan aman agar dapat melanjutkan aktivitas perdagangan mereka."

Baca Juga:Donald Trump Murka Ancam Tarik 5.000 Pasukan AS di NATO, Buntut Kekesalan dengan Kanselir Jerman

Dalam pernyataan yang sama, Trump juga menyoroti kondisi logistik di atas kapal. Ia menyebut sejumlah kapal dilaporkan mulai kehabisan persediaan makanan dan kebutuhan dasar bagi awak kapal dalam skala besar. Namun, ia menambahkan peringatan keras bahwa setiap bentuk gangguan terhadap operasi akan "ditangani secara tegas."

Hingga kini, belum ada kejelasan teknis mengenai bagaimana operasi ini akan dijalankan serta apakah ada koordinasi langsung dengan pihak Tehran. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut dapat memperburuk ketegangan yang sebelumnya sempat mereda setelah gencatan senjata pada 7 April.

Menanggapi langkah itu, Iran melalui pejabatnya memberikan respons keras. Ketua Komisi Keamanan Nasional parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan bahwa setiap intervensi Amerika di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung. "Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan dikelola oleh narasi delusional Trump," ujarnya melalui platform X.

Sementara itu, US Central Command (CENTCOM) menyatakan bahwa mulai Senin pihaknya akan memberikan dukungan terhadap kapal-kapal dagang yang ingin melintas secara bebas di kawasan tersebut. Komandan CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, menegaskan bahwa dukungan ini penting bagi stabilitas regional dan ekonomi global, meski tidak merinci mekanisme pengawalan yang akan dilakukan.

Namun, sebelumnya militer AS sempat menyebut belum siap untuk mengawal kapal melalui jalur sempit tersebut, yang dinilai berisiko tinggi karena potensi serangan dari wilayah Iran. Ketidakkonsistenan ini menambah ketidakpastian atas implementasi kebijakan baru tersebut.

Selain itu, dampak ekonomi dari ketegangan di kawasan ini juga mulai terasa. Harga minyak global melonjak, sementara harga bahan bakar di Amerika Serikat naik menjadi rata-rata sekitar 4,44 dolar AS per galon. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan sebelum konflik, yang berada di bawah 3 dolar AS per galon, dan turut mendorong tekanan inflasi domestik.

Pengamat kebijakan luar negeri, Negar Mortazavi dari Center for International Policy, menilai langkah AS berpotensi dipersepsikan berbeda oleh Iran. Ia mempertanyakan apakah operasi tersebut benar-benar bersifat kemanusiaan atau justru bagian dari strategi tekanan baru. Menurutnya, pengerahan kapal pengawal dapat membawa aset militer AS lebih dekat ke jangkauan tembak Iran, sehingga meningkatkan risiko konfrontasi langsung.