Pro-Palestina atau Mengkritik Israel, Siap-siap Ditolak saat Memohon Green Card

Otoritas AS dikabarkan akan menolak permohonan Green Card bagi orang yang mengkritik Israel atau pro-Palestina. (lindaikejisblog.com)

JawaPos.com-Otoritas Amerika Serikat (AS) dilaporkan akan menolak permohonan Green Card (kartu hijau) jika pemohon terbukti terlibat dalam aktivitas tertentu, termasuk partisipasi dalam protes mahasiswa pro-Palestina atau tindakan membakar bendera AS.

Berdasarkan pedoman baru, imigran dapat ditolak permohonannya karena mengekspresikan pandangan politik, mengikuti aksi pro-Palestina di kampus, mengkritik Israel di media sosial, hingga menodai bendera Amerika, Harian The New York Times melaporkan, mengutip dokumen internal Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat.

Menurut laporan tersebut, pejabat imigrasi diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pemohon yang diduga mendorong anti-Semitisme, baik melalui tindakan verbal maupun fisik.

Dokumen itu juga menyebut dukungan terhadap ideologi yang dianggap “subversif” sebagai salah satu faktor yang dapat menjadi dasar penolakan. Sebagai contoh, laporan tersebut menyinggung kasus seorang pemohon izin tinggal yang difoto memegang poster yang menyerukan penggulingan pemerintah AS.

Selain itu, pedoman tersebut mencantumkan penodaan bendera Amerika sebagai faktor negatif dalam penilaian permohonan. Namun, laporan itu mengingatkan bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat sebelumnya telah mengakui pembakaran bendera sebagai bentuk protes politik yang dilindungi oleh Amandemen Pertama.

Kebijakan tersebut muncul di tengah langkah pemerintah sebelumnya yang memperketat aturan imigrasi, termasuk penangguhan permohonan kartu hijau dari sejumlah negara serta penerapan biaya tambahan untuk beberapa kategori visa.

 Baca Juga: Dilarang Masuk! Berikut Ini Negara-Negara yang Terkena 'Blacklist' Green Card Amerika Serikat

Pejabat AS juga disebut telah mencabut status hukum sejumlah warga negara asing secara massal dengan alasan ancaman terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. (*)