Hadapi Tekanan Publik dan Gelombang Uninstall, OpenAI Revisi Kontrak dengan Militer AS untuk Batasi Penyalahgunaan AI

JawaPos.com - OpenAI kembali berada di titik krisis kepercayaan setelah mendapatkan kritik luas atas kontrak yang disepakatinya dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD) yang dalam pemberitaan AS juga disebut Department of War (DoW) untuk menyediakan teknologi kecerdasan buatannya bagi jaringan militer rahasia. 

Kontrak yang semula digembar‑gemborkan sebagai kolaborasi strategis itu justru memicu kekhawatiran serius di kalangan pengguna dan pakar etika AI terkait potensi penggunaan sistem tersebut untuk pengawasan massal dan penyalahgunaan lain tanpa kendali manusia. 

CEO OpenAI Sam Altman mengakui bahwa pengumuman kontrak awal tersebut "terlihat oportunistik dan ceroboh," sebuah ungkapan yang jarang keluar dari pemimpin perusahaan teknologi besar di tengah badai kritik.

"Kami seharusnya tidak terburu‑buru mengumumkannya pada hari Jumat… isu‑isu ini sangat kompleks dan memerlukan komunikasi yang jelas," tulis Altman dalam unggahan memo internal yang dibagikan di platform sosial X. 

Baca Juga:Big Tech Mulai Kuasai Sektor Pertanian Digital, Petani Terancam Kehilangan Kendali Pangan

Dilansir dari The Guardian, Rabu (4/3/2026), banyak pihak menilai perlindungan terhadap penyalahgunaan teknologi dalam kontrak itu tidak cukup eksplisit. Kritikus mengkhawatirkan kalau tanpa ketentuan tegas, teknologi AI OpenAI dapat digunakan untuk memantau warga sipil secara masif, yang menghidupkan kembali bayangan skandal pengawasan dari masa lalu. 

Meski OpenAI menyatakan awalnya bahwa kontrak tersebut mencakup lebih banyak 'guardrail' atau batasan perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan dibanding kontrak AI militer lainnya, kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan teknologi tetap menguat.

Menanggapi guncangan ini, OpenAI kini mengubah klausul kontrak tersebut. Di antara perubahan yang disebutkan, kontrak yang direvisi mencantumkan secara jelas bahwa sistem AI OpenAI "tidak akan digunakan secara sengaja untuk pengawasan domestik terhadap warga AS dan warga negara lainnya," serta bahwa teknologi tersebut tidak akan dipakai oleh badan intelijen militer, seperti National Security Agency (NSA) tanpa modifikasi kontrak lebih lanjut. 

Reaksi publik terhadap kontrak awal begitu keras, hingga memicu kampanye online termasuk tagar QuitGPT, di mana sejumlah pengguna mendorong penghapusan aplikasi ChatGPT. Laporan pihak ketiga menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah penghapusan aplikasi dan pembatalan langganan ChatGPT hanya beberapa jam setelah kontrak diumumkan. Hal ini menunjukkan dampak nyata dari tekanan konsumen terhadap perusahaan teknologi di era digital. 

Krisis ini bukan hanya memicu reaksi publik, tetapi juga ketegangan internal di industri: ratusan karyawan OpenAI dan rivalnya, Google, menandatangani surat terbuka yang menyerukan agar perusahaan mereka menolak penggunaan AI dalam pengawasan atau untuk tujuan militer yang tidak diawasi dengan ketat. Ini menunjukkan adanya jurang nilai antara para pekerja teknologi dengan arah kebijakan korporasi. 

Ketegangan semakin meningkat setelah pemerintah AS, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, menghentikan kerja sama dengan rival OpenAI yaitu Anthropic karena mereka menolak persyaratan kontrak yang dianggap terlalu longgar dalam pembatasan penggunaan AI. Departemen Pertahanan menetapkan perusahaan tersebut sebagai 'supply chain risk', istilah resmi yang digunakan pemerintah AS untuk entitas yang dinilai berisiko terhadap keamanan sistem pengadaan teknologi. Setelah keputusan itu, kontrak AI militer kemudian beralih kepada OpenAI.

Beberapa analis menilai langkah OpenAI dalam merevisi kontrak ini bisa menjadi preseden penting dalam hubungan antara perusahaan teknologi besar dan institusi militer. Tekanan publik dan ancaman kerusakan reputasi terbukti mampu memaksa perusahaan untuk meninjau ulang ketentuan yang sebelumnya dianggap kontroversial, meski kontrak itu dibuat dengan negara. 

Namun, kritik tetap belum mereda sepenuhnya. Banyak pengamat masih mempertanyakan apakah perubahan kontrak itu cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan AI, mengingat kompleksitas hukum pengawasan dan kemampuan teknologi yang terus berkembang. Kontroversi ini mempertegas bahwa perdebatan tentang privasi, demokrasi, dan tanggung jawab etis di era kecerdasan buatan belum menemukan titik temu, menjadikan isu ini sorotan utama di Washington dan pusat teknologi global. 

Baca Juga:Meta Bentuk Organisasi Rekayasa AI Baru untuk Dorong Superintelligence, Satu Manajer Pimpin hingga 50 Insinyur