Rusia Blokir WhatsApp, 100 Juta Pengguna Terdampak dan Dipaksa Beralih ke Aplikasi Lokal

JawaPos.com - Pemerintah Rusia resmi memutus akses layanan pesan instan WhatsApp, memicu ketegangan baru antara Moskow dan perusahaan teknologi Barat.

Keputusan ini diumumkan Kremlin pada Kamis, 12 Februari, dengan alasan platform tersebut tidak mematuhi regulasi nasional.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa pemblokiran telah diberlakukan.

Menurutnya, WhatsApp dinilai tidak tunduk pada ketentuan hukum Rusia, termasuk kewajiban penyimpanan data pengguna di dalam negeri.

Mengutip LeMonde, langkah ini berdampak pada sekitar 100 juta pengguna di Rusia yang selama ini mengandalkan WhatsApp untuk komunikasi pribadi maupun bisnis. Pemerintah mendorong masyarakat beralih ke Max, aplikasi pesan buatan dalam negeri yang diposisikan sebagai 'messenger nasional'.

“Max adalah alternatif yang tersedia di pasar bagi warga,” kata Peskov.

Tuduhan Aplikasi Pengawasan

Di sisi lain, WhatsApp yang dimiliki perusahaan teknologi AS, Meta, menilai kebijakan tersebut sebagai upaya paksa untuk mengarahkan pengguna ke aplikasi yang dikontrol negara.

Dalam pernyataannya di platform X, WhatsApp menyebut pemerintah Rusia berupaya sepenuhnya memblokir layanan mereka demi mendorong penggunaan aplikasi milik negara.

Perusahaan itu juga mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap mengancam komunikasi privat. WhatsApp selama ini dikenal dengan sistem enkripsi end-to-end, yang membuat pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima.

Sebaliknya, Max dilaporkan tidak menyediakan enkripsi setara. Aktivis hak digital khawatir kondisi ini membuka peluang pengawasan lebih luas terhadap percakapan warga.

Tren Pengetatan Ruang Digital

Pemblokiran WhatsApp bukan kasus pertama. Sejak konflik dengan Ukraina meningkat, pemerintah Rusia memperketat kontrol terhadap ekosistem digital.

Sejumlah platform asing menghadapi tekanan, mulai dari denda, perlambatan akses, hingga ancaman pelarangan. Pengawas internet Rusia sebelumnya juga mengumumkan rencana pembatasan bertahap terhadap Telegram dengan alasan ketidakpatuhan terhadap hukum lokal.

Sejumlah pengamat menilai kebijakan ini mencerminkan strategi jangka panjang Kremlin dalam membangun 'kedaulatan digital', yakni memindahkan lalu lintas data dan komunikasi publik ke infrastruktur domestik yang lebih mudah diawasi negara.

Di tengah dinamika geopolitik dan perang informasi, pemblokiran WhatsApp menjadi simbol tarik-menarik antara keamanan versi negara dan kebebasan komunikasi warga. Bagi jutaan pengguna di Rusia, keputusan ini bukan sekadar isu teknologi, melainkan menyangkut ruang privat dan kebebasan berekspresi di era digital.