Jaksa Turki Buka Penyelidikan Dokumen Epstein Files Usai Klaim Perdagangan Gadis Turki di Bawah Umur Terungkap

Jeffrey Epstein, terpidana kejahatan seksual di tengah penyelidikan baru atas jejaring perdagangan manusia lintas negaranya (Middle East Eye)

JawaPos.com - Pembukaan penyelidikan resmi oleh jaksa Turki terhadap dokumen Jeffrey Epstein menandai eskalasi baru dalam skandal global yang menguji batas akuntabilitas politik, perlindungan anak, dan kerja sama hukum lintas negara. 

Kasus ini bukan sekadar penelusuran arsip lama, melainkan momentum politik dan hukum yang berpotensi mengubah cara negara menanggapi kejahatan perdagangan manusia yang berjejaring internasional.

Secara strategis, langkah Turki menunjukkan pergeseran dari sikap reaktif menuju penyelidikan proaktif di tengah tekanan publik global. Rilis besar-besaran dokumen Epstein files oleh Amerika Serikat telah mengubah narasi Epstein dari tragedi kejahatan individual menjadi persoalan tata kelola global yang melibatkan banyak negara.

Dilansir dari Middle East Eye, Rabu (4/2/2026), Kantor Kejaksaan Umum Ankara kini menelaah sekitar tiga juta dokumen baru yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat (U.S. Department of Justice/DOJ) pekan lalu sebagai bagian dari penyelidikan dugaan perdagangan anak Turki oleh jaringan Epstein.

Penyelidikan ini bermula pada Desember 2025 setelah seorang anggota parlemen dari oposisi Partai İyi menyoroti rujukan dalam gugatan perdata terhadap Jeffrey Epstein pada 2008, yang secara eksplisit menyatakan bahwa ia diduga
"mengangkut gadis-gadis di bawah umur dari Turki, Republik Ceko, Asia, dan berbagai negara lain, yang sebagian besar tidak dapat berbahasa Inggris," sehingga memicu dorongan resmi bagi kejaksaan Ankara untuk membuka penyelidikan lebih luas.

Masuknya jutaan dokumen baru memperluas cakupan penyelidikan dari kasus hukum lama menjadi audit nasional terhadap potensi kegagalan negara melindungi warganya. Jaksa tidak hanya mencari bukti pidana, tetapi juga pola jaringan, alur perantara, dan kemungkinan keterlibatan lokal.

Sejalan dengan itu, tekanan politik di Ankara meningkat. Partai İyi menilai penyelidikan kejaksaan perlu dilengkapi mekanisme parlemen agar lebih transparan dan memiliki daya paksa politik yang lebih kuat.

Juru bicara Partai İyi, Bugra Kavuncu, menegaskan urgensi langkah ini dengan pernyataan yang lugas, "Kami mengusulkan pembentukan komisi parlemen secara mendesak untuk menyelidiki apakah ada anak-anak Turki yang menjadi korban dalam kasus Epstein, serta nasib mereka, rehabilitasi mereka, dan perlindungan mereka jika masih hidup dan dapat diakses."

Ia menempatkan isu ini di atas kepentingan politik dengan menambahkan, "Isu-isu semacam ini, di atas segalanya, ini adalah soal kemanusiaan, bukan permainan politik." Nada ini menandai framing moral yang kuat dalam perdebatan domestik Turki.

Di sisi lain, anggota parlemen Dogan Bekin dari Partai Yeniden Refah telah mengajukan pertanyaan resmi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keluarga dan Layanan Sosial. Ia meminta penjelasan apakah ada anak yang "menjadi korban geng kriminal Epstein" serta apakah pemerintah telah melakukan inspeksi di sekolah dan panti asuhan.

Bekin mengutip data Institut Statistik Turki yang menunjukkan 104.531 anak dilaporkan hilang antara 2008–2016, mayoritas anak-anak perempuan yang usianya masih di bawah umur. Angka ini, menurutnya, menuntut pemeriksaan serius terhadap kemungkinan keterkaitan dengan jaringan perdagangan manusia internasional.

Ia menegaskan, "Dokumen Epstein yang terungkap dan tuduhan yang beredar dengan jelas menunjukkan perlunya pemeriksaan cermat, baik pada tingkat lokal maupun internasional." Bekin juga menanyakan apakah Epstein pernah berhubungan dengan pejabat tinggi Turki.

Di panggung global, rilis dokumen ini telah mengguncang sejumlah negara. Di Inggris, mantan diplomat dan bangsawan Peter Mandelson mengundurkan diri setelah bukti kedekatan jangka panjangnya dengan Epstein terungkap ke publik. Tokoh publik di AS, Israel, Uni Emirat Arab, dan Slovakia turut disorot, menunjukkan bahwa skandal ini bersifat sistemik, bukan insidental.

Dalam konteks pemerintahan Turki, beberapa pejabat senior memang disebut dalam dokumen, tetapi sejauh ini tidak ada bukti langsung soal keterlibatan mereka dalam kejahatan Epstein. Namun, penyebutan nama mereka tetap memicu pertanyaan politik dan diplomatik.