EDSA People Power Revolution 1986: Revolusi Damai yang Menggulingkan Diktator Marcos

JawaPos.com - Revolusi Rakyat EDSA atau yang dikenal dengan nama EDSA People Power Revolution, merupakan serangkaian aksi protes dan demonstrasi tanpa kekerasan yang berujung pada tumbangnya rezim Ferdinand Marcos.

Menurut The Ohio State University, antara 22 hingga 25 Februari 1986, ratusan ribu rakyat Filipina berkumpul di sepanjang Epifanio de los Santos Avenue (EDSA) untuk memprotes klaim Marcos yang menyatakan dirinya menang dalam pemilihan umum melawan Corazon Aquino. Aksi besar-besaran itu akhirnya memaksa Marcos dan keluarganya turun dari kekuasaan dan meninggalkan Filipina.

Dilansir dari Greatdayhr.ph, akar dari Revolusi EDSA dapat ditelusuri dari dua dekade pemerintahan otoriter Presiden Ferdinand Marcos. Rezimnya dikenal dengan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta penindasan politik yang meluas. Di bawah kekuasaannya, ekonomi Filipina mengalami kemunduran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial semakin parah di seluruh negeri.

Baca Juga: Jejak Kelam Rezim Khmer Rouge di Kamboja, dari Kebangkitan hingga Kejatuhannya oleh Vietnam

Puncak Kemarahan Rakyat atas Penindasan

Sejak menjabat pada tahun 1965, Ferdinand Marcos menetapkan Martial Law pada 1972 untuk memperkuat kekuasaannya. Ia menangguhkan dan kemudian menulis ulang konstitusi Filipina, mencabut kebebasan sipil, serta memusatkan kekuasaan di tangan eksekutif dan para sekutunya. Dalam masa kekuasaannya, puluhan ribu orang ditangkap, disiksa, dibunuh, atau dinyatakan hilang karena dianggap sebagai lawan politik.

Dikutip dari Philippine History, titik balik muncul ketika mantan senator Benigno "Ninoy" Aquino, Sr. ditembak mati di bandara pada 21 Agustus 1983, sesaat setelah kembali dari pengasingan di Amerika Serikat.Kematian Aquino menjadi pemantik perlawanan rakyat. 

Istrinya, Corazon Cojuangco-Aquino, menjadi simbol kekuatan dan keberanian untuk menuntut demokrasi yang telah dirampas oleh Marcos demi ambisi pribadinya. Di tengah krisis ekonomi yang parah, pembunuhan tersebut menyalakan semangat perlawanan rakyat terhadap pemerintahan diktator.

Pemilu Curang dan Seruan Rakyat untuk Demokrasi

Dalam upaya mempertahankan kekuasaan, Marcos menggelar pemilu kilat (snap election) pada 7 Februari 1986. Ia berhadapan langsung dengan Corazon Aquino, yang saat itu menjadi simbol oposisi rakyat. Namun, pemilu tersebut menjadi salah satu yang paling curang dan korup dalam sejarah Filipina.

Hasil penghitungan suara dari Commission on Elections (COMELEC) dan National Movement for Free Elections (NAMFREL) menunjukkan perbedaan signifikan, menandakan adanya kecurangan besar-besaran. Hal ini menjadi pemicu terakhir bagi rakyat Filipina untuk turun ke jalan menuntut pengunduran diri Marcos.

Demonstrasi besar dimulai ketika Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Fidel V. Ramos menarik dukungan mereka dari pemerintahan Marcos. Keduanya kemudian membarikade Camp Crame dan Camp Aguinaldo, bersiap menghadapi kemungkinan serangan militer dari pihak Marcos.

Kemenangan Rakyat dan Lahirnya Pemimpin Baru

Pada pagi hari tanggal 25 Februari 1986, Corazon Aquino resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden ke-11 Republik Filipina. Upacara pelantikan dipimpin oleh Hakim Agung Claudio Teehankee dan dilaksanakan di Club Filipino, San Juan. Dengan demikian, Corazon Aquino tercatat sebagai presiden perempuan pertama di Filipina.

Meski sempat ada upaya menghidupkan kembali semangat People Power pada tahun 2001 untuk menurunkan Presiden Joseph Estrada, gerakan tersebut tidak mampu menyamai kekuatan dan pengaruh revolusi 1986. EDSA People Power Revolution dikenang sebagai momen bersejarah yang mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, memperkuat makna demokrasi, serta memulihkan institusi pemerintahan yang sempat rusak di bawah kekuasaan diktator.