Trump Ancam Tarif Tambahan, Larangan Ekspor Software ke Tiongkok

JawaPos.com-Presiden AS Donald Trump, Jumat (10/10), berjanji untuk mengenakan tarif baru sebesar 100 persen terhadap barang-barang Tiongkok dan membatasi ekspor "perangkat lunak penting" setelah Beijing mengumumkan pembatasan ekspor mineral tanah jarang.

"Mulai 1 November 2025 (atau lebih cepat, tergantung pada tindakan atau perubahan lebih lanjut yang diambil oleh Tiongkok), Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 100 persen terhadap Tiongkok, di atas tarif apa pun yang saat ini mereka bayarkan," tulis Trump di Truth Social.

"Juga pada 1 November, kami akan memberlakukan Kontrol Ekspor pada semua perangkat lunak penting. Mustahil untuk percaya bahwa Tiongkok akan mengambil tindakan seperti itu, tetapi mereka telah melakukannya, dan sisanya adalah sejarah," tambahnya.

Trump sebelumnya mengecam pengumuman Beijing, dengan mengatakan bahwa saat ini "tidak ada alasan" untuk menindaklanjuti rencana pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Korea Selatan akhir bulan ini.

Tiongkok sendiri telah mengumumkan pembatasan ekspor unsur tanah jarang yang baru pada Kamis.

Pembatasan tersebut memperluas batasan pada teknologi pemrosesan dan manufaktur serta melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa izin pemerintah terlebih dulu, lapor media pemerintah.

Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional dengan memberlakukan kontrol ekspor pada teknologi terkait unsur tanah jarang, termasuk penambangan, peleburan dan pemisahan, produksi material magnetik, dan daur ulang sumber daya sekunder, menurut harian berbahasa Inggris Global Times.

Teknologi dan data terkait yang melibatkan penambangan, peleburan dan pemisahan unsur tanah jarang, peleburan logam, manufaktur material magnetik, dan daur ulang sumber daya sekunder tanah jarang, serta perakitan, pemeliharaan, dan peningkatan lini produksi terkait, tidak dapat diekspor tanpa izin resmi, kata kementerian tersebut.

Langkah itu menyusul kontrol menyeluruh yang diperkenalkan oleh Beijing pada April yang memicu kekurangan global sebelum kesepakatan baru dengan Eropa dan AS melanjutkan pengiriman. (*)