Donald Trump Tolak Rencana Israel untuk Aneksasi Tepi Barat, Namun Sikap Kerasnya Dipertanyakan

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat pernyataan mengejutkan dengan menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengizinkan Israel menganeksasi wilayah pendudukan Tepi Barat. 

Sikap ini menempatkan Trump berseberangan langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kelompok ultranasionalis dalam pemerintahannya yang selama ini mendorong aneksasi sebagai agenda politik utama.

Trump menyampaikan komentarnya di hadapan wartawan pada Kamis (25/9), sehari sebelum Netanyahu dijadwalkan berbicara di Sidang Majelis Umum PBB di New York.

“Saya tidak akan mengizinkan Israel menganeksasi Tepi Barat. Tidak, itu tidak akan terjadi,” kata Trump, meski ia enggan merinci langkah konkret apa yang akan ditempuh untuk mencegah rencana tersebut.

Dikutip via Al-Jazeera, sikap keras Trump ini memicu pertanyaan besar di kalangan analis. Mouin Rabbani, pengamat dari Center for Conflict and Humanitarian Studies di Qatar, menilai pernyataan itu bisa menjadi perkembangan positif, tetapi masih diragukan konsistensinya. 

“Pertanyaannya sekarang, apakah ia benar-benar akan memastikan Israel tidak melakukan aneksasi? Dan jika itu terjadi, apa yang akan ia lakukan?” katanya. 

Pernyataan Trump juga berpotensi memperuncing hubungan dengan koalisi sayap kanan Israel yang selama ini mendorong ekspansi permukiman ilegal. 

Pada Juli lalu, parlemen Israel meloloskan mosi non-binding yang mendukung aneksasi Tepi Barat dengan perbandingan suara 71–13. Salah satu pengusungnya adalah Menteri Keuangan sekaligus tokoh sayap kanan Bezalel Smotrich, yang dikenal tinggal di permukiman ilegal dan menolak keras solusi dua negara.

Smotrich bahkan menantang pengakuan internasional terhadap Palestina. Ia meluncurkan rencana pembangunan ribuan rumah baru di kawasan E1, wilayah sensitif yang membelah Tepi Barat. 

“Setiap upaya pengakuan negara Palestina akan dijawab dengan tindakan nyata di lapangan,” tegasnya.

Padahal, Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024 menegaskan bahwa semua permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal dan harus dihentikan, dengan tanah dikembalikan kepada rakyat Palestina. 

Putusan ini menambah tekanan internasional terhadap Israel yang sejak 1967 terus memperluas kontrol melalui jaringan permukiman dan infrastruktur militer.

Dengan dinamika terbaru ini, pernyataan Trump tidak hanya menantang agenda politik Netanyahu, tetapi juga bisa mengubah arah diplomasi AS di Timur Tengah. 

Pertanyaannya: apakah ucapan Trump akan diikuti langkah nyata, atau justru menjadi sekadar manuver retorika menjelang panggung politik global?