Tiongkok Sambut Positif Sushila Karki Jadi PM Interim Nepal, Janjikan Dukungan di Tengah Krisis Politik

JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok menyatakan dukungannya atas penunjukan Sushila Karki sebagai Perdana Menteri interim Nepal.

Beijing menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip 'persahabatan abadi' dan menghormati jalan pembangunan yang dipilih rakyat Nepal sendiri.

“Tiongkok mengucapkan selamat kepada Madam Sushila Karki atas pengangkatannya sebagai Perdana Menteri interim Nepal,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam pernyataan resmi yang juga dibagikan Kedutaan Besar Tiongkok di Pretoria.

Dalam pernyataan itu, Beijing menekankan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Kathmandu berdasarkan Five Principles of Peaceful Coexistence atau Lima Prinsip Hidup Berdampingan secara Damai.

Mulai dari mempererat kerja sama ekonomi, pertukaran masyarakat, hingga memperkuat hubungan politik kedua negara.

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun, dilantik pada Jumat (12/9) setelah gelombang protes besar yang dipimpin generasi muda (Gen Z).

Aksi itu dipicu kekecewaan terhadap stagnasi politik, maraknya korupsi, hingga larangan penggunaan media sosial yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi.

Di tengah gejolak itu, nama Karki muncul sebagai simbol integritas. Gen Z yang memimpin protes bahkan melakukan pemungutan suara secara daring di Discord, menjadikan dirinya kandidat paling populer untuk jabatan interim.

Langkah tersebut juga diterima partai-partai tradisional yang tengah mencari figur kredibel untuk memulihkan stabilitas.

Kini, Karki mulai merancang kabinet transisi. Menurut laporan The Kathmandu Post, ia berencana membatasi jumlah kementerian tidak lebih dari 15, meski memiliki kewenangan atas 25 pos menteri.

Sejumlah nama yang dipertimbangkan masuk kabinet antara lain pakar hukum Om Prakash Aryal, mantan pejabat militer Balananda Sharma, eks hakim Anand Mohan Bhattarai, hingga pakar energi Kulman Ghising.

Langkah awal pemerintahannya juga ditandai keputusan penting: membubarkan parlemen dan menjadwalkan pemilu baru pada 5 Maret 2026. Keputusan itu diumumkan setelah rapat kabinet pertama yang digelar pada Jumat malam.

Pengangkatan Karki sebagai PM interim dipandang sebagai titik balik di Nepal. Selain menandai kompromi langka di antara kubu politik, proses ini juga memperlihatkan kuatnya pengaruh generasi muda dalam menentukan arah negara.

Dengan dukungan internasional, termasuk dari Tiongkok, pemerintah transisi di bawah Karki diharapkan mampu mengarahkan Nepal melewati enam bulan penuh tantangan menuju pemilu,

Sekaligus meredakan gejolak sosial yang telah menelan puluhan korban jiwa dalam beberapa pekan terakhir.