PM Sushila Karki Janjikan Pemberantasan Korupsi, Usai Nepal Diguncang Kerusuhan Berdarah yang Gulingkan Pemerintahan

JawaPos.com - Perdana Menteri sementara Nepal, Sushila Karki, berjanji menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Janji itu ia sampaikan di tengah krisis politik dan sosial pasca-kerusuhan besar yang menewaskan sedikitnya 72 orang serta melukai ratusan lainnya.

Dalam pidato publik pertamanya sejak dilantik pada Jumat (12/9), Karki menyerukan persatuan nasional dan menegaskan bahwa aspirasi generasi muda tidak boleh diabaikan.

“Kita harus bekerja mengikuti pemikiran generasi Gen Z. Yang mereka tuntut adalah diakhirinya korupsi, terwujudnya tata kelola yang baik, dan keadilan ekonomi,” ujar Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun itu, Minggu (14/9).

Diketahui, kerusuhan berdarah yang mengguncang Nepal pekan lalu dipicu larangan sementara penggunaan media sosial, namun dengan cepat meluas menjadi protes besar terhadap praktik korupsi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. 

Polisi menembaki demonstran di Kathmandu, yang kemudian membalas dengan membakar kantor presiden, gedung kementerian, dan rumah politisi.

Situasi itu memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri, hingga akhirnya Presiden Ramchandra Paudel bersama pimpinan militer menunjuk Karki sebagai pemimpin interim.

Karki menegaskan masa pemerintahannya hanya bersifat transisi. “Kami tidak akan berkuasa lebih dari enam bulan. Tugas kami adalah menuntaskan tanggung jawab dan menyerahkan mandat kepada parlemen serta kabinet berikutnya,” katanya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah menjanjikan santunan sebesar INR 1 juta (sekitar Rp 183 juta) bagi keluarga korban yang tewas dalam kerusuhan.

Sementara itu, gerakan antikorupsi yang dipimpin Sudan Gurung, aktivis berusia 36 tahun sekaligus pendiri organisasi Hami Nepal (Kami adalah Nepal), ikut mendorong perubahan cepat.

“Saya akan memastikan kekuasaan kembali ke tangan rakyat dan menyeret setiap politisi korup ke pengadilan,” tegas Gurung.

Tuntut Impunitas Masa Lalu Diakhiri

Sementara itu, Amnesty International dan kelompok hak asasi lainnya menuntut pemerintah baru memastikan berakhirnya “impunitas masa lalu” yang selama ini melindungi pejabat korup di Nepal.

Nepal kini berada di titik krusial: apakah momentum demonstrasi bisa membuka jalan menuju pemerintahan bersih atau justru kembali ke pola lama.

“Negara ini berada di persimpangan sejarah, apakah kerja keras memperjuangkan hak asasi akan diperkuat atau malah dibalikkan,” kata Isabelle Lassee dari Amnesty International.

Kementerian Kesehatan Nepal melaporkan masih ada jenazah korban yang baru ditemukan di gedung-gedung terbakar. Beberapa keluarga masih menunggu kepastian nasib kerabat mereka.