Penolakan Negara Palestina oleh Benjamin Netanyahu Picu Kecaman Internasional hingga Desakan Pengakuan PBB

Benjamin Netanyahu (Dok. Al-Jazeera)

JawaPos.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Jumat (12/9), Netanyahu diketahui telah menandatangani perjanjian untuk melanjutkan perluasan permukiman di Tepi Barat. Langkah ini dinilai akan membuat negara Palestina di masa depan hampir mustahil terbentuk.

Dalam acara di Maale Adumim, Netanyahu menegaskan bahwa "Tidak akan ada negara Palestina." Ia menyatakan bahwa wilayah tersebut sepenuhnya milik Israel. Netanyahu juga berjanji menggandakan populasi kota permukiman itu.

Baca Juga: Negara Arab-Islam Gelar Pertemuan Darurat Bahas Serangan Israel ke Qatar, DK PBB Juga Bikin Rapat Darurat

Rencana pembangunan permukiman E1 mencakup 3.400 rumah baru untuk pemukim Israel. Proyek ini akan memisahkan Tepi Barat dari Yerusalem Timur yang diinginkan Palestina sebagai ibu kota. Semua permukiman di Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Netanyahu telah lama menentang upaya perdamaian dengan Palestina. Ia sebelumnya mengecam Perjanjian Oslo yang diharapkan membawa solusi dua negara. Dalam video tahun 2001, Netanyahu mengaku telah secara de facto mengakhiri perjanjian tersebut.

Selama masa jabatan pertamanya pada 1997, Netanyahu mendukung pembangunan permukiman Har Homa di Yerusalem Timur. Ia juga menegaskan negara Palestina tidak akan pernah terbentuk selama ia berkuasa. Pernyataannya mencerminkan penolakan tegas terhadap solusi dua negara.

Keputusan perluasan permukiman menuai kecaman internasional. Lebih dari 100 negara mendukung resolusi PBB yang menuntut Israel menghentikan permukiman baru. Mahkamah Internasional sebelumnya menyatakan keberadaan Israel di wilayah pendudukan melanggar hukum.

Meskipun banyak negara, termasuk Jerman, Prancis, dan Belgia, mendukung pembentukan negara Palestina, Netanyahu tetap menolak. Ia menyebut keputusan Mahkamah Internasional sebaga kebohongan. Sikap keras ini semakin mempersulit proses perdamaian.

Di tengah meningkatnya kekerasan di Tepi Barat dan Gaza, Netanyahu terus mendorong kebijakan keras. Israel menanggapi serangan dengan operasi militer dan penangkapan besar-besaran. Di Gaza, perang berkepanjangan menambah penderitaan rakyat Palestina tanpa adanya solusi politik.

Baca Juga: Serangan Israel di Doha Qatar Meningkatkan Ketegangan Regional dan Tuduhan Genosida di Jalur Gaza Palestina