Kerusuhan Nepal Memuncak: Parlemen Dibakar, PM KP Sharma Oli Mundur

JawaPos.com - Gelombang protes yang awalnya dipicu oleh larangan penggunaan media sosial (medsos) di Nepal kini berkembang menjadi krisis politik besar. Ribuan demonstran kembali turun ke jalan pada Selasa (9/9), meski pemerintah sudah mencabut blokir aplikasi populer seperti Facebook, TikTok, dan X.

Aksi massa yang didominasi anak muda itu berubah menjadi kerusuhan. Rumah mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli dibakar, sementara gedung parlemen di Kathmandu dilalap api. 

"Ratusan orang menerobos masuk ke area parlemen dan membakar bangunan utama," kata Ekram Giri, juru bicara Sekretariat Parlemen, kepada AFP dikutip via France24.

Asap tebal mengepul di kawasan pusat pemerintahan. Beberapa demonstran terlihat membawa senjata, sementara yang lain melambaikan bendera nasional Nepal sambil menghindari semburan meriam air dari aparat keamanan.

Bandara internasional Kathmandu masih beroperasi, namun sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat jarak pandang yang terganggu oleh asap kebakaran. Di tengah eskalasi tersebut, Oli (73), yang sudah empat kali menjabat sebagai perdana menteri, akhirnya mengundurkan diri. 

"Saya mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri efektif mulai hari ini... untuk membuka jalan menuju solusi politik," ujarnya dalam pernyataan resmi yang ditujukan kepada Presiden.

Mundurnya Oli terjadi setelah tiga menteri kabinet juga memilih lengser. Resignasi Oli menandai titik balik penting dalam karier politiknya yang terbentang hampir enam dekade, dari masa perang saudara hingga peralihan Nepal menjadi republik pada 2008.

Ia pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada 2015, kemudian terpilih kembali pada 2018, sempat kembali singkat pada 2021, dan terakhir memimpin pemerintahan koalisi sejak 2024.

Namun, krisis terbaru ini memperlihatkan jurang antara pemerintah dan generasi muda Nepal. Menurut data resmi, penduduk usia 15–40 tahun mencakup 43 persen populasi, sementara tingkat pengangguran berada di kisaran 10 persen dengan PDB per kapita hanya USD 1.447 (sekitar Rp 22,6 juta).

"Pencabutan blokir media sosial memang salah satu tuntutan Gen Z," ujar Menteri Komunikasi Prithvi Subba Gurung. 

Tetapi, kemarahan publik ternyata lebih dalam, dipicu oleh rasa frustrasi terhadap korupsi, ketidakadilan ekonomi, dan minimnya prospek kerja. Krisis politik Nepal kini memasuki babak baru: satu sisi ada tekanan publik yang makin besar, di sisi lain ada kekosongan kepemimpinan setelah Oli mundur.