PM Prancis Ingatkan Risiko Pajak Superkaya Berlebihan, Miliarder seperti Arnault Bisa Hengkang ke Luar Negeri

JawaPos.com - Perdana Menteri Prancis François Bayrou memperingatkan bahwa kebijakan pajak berlebihan terhadap kalangan superkaya tidak akan menyelesaikan masalah defisit anggaran negara. Sebaliknya, langkah tersebut justru dapat mendorong mereka untuk hengkang ke negara lain.

Bayrou menyampaikan pandangan ini di Majelis Nasional menjelang pemungutan suara mosi percaya yang krusial bagi kelanjutan pemerintahannya. Dia menegaskan, menaikkan pajak bagi tokoh superkaya seperti Bernard Arnault, Ketua dan CEO LVMH sekaligus orang terkaya Eropa, bukanlah solusi jangka panjang untuk menutup defisit.

Dilansir dari Bloomberg, Selasa (9/9/2025), Bayrou menanggapi dorongan partai-partai berhaluan kiri yang ingin menaikkan pajak bagi individu dengan kekayaan luar biasa besar. Dia menilai, wacana tersebut justru lebih bersifat simbolis ketimbang solutif.

"Bernard Arnault dan para miliarder lain telah dijadikan target simbolis dari semacam pemikiran magis. Mereka diperlakukan seperti boneka voodoo yang ditusuk jarum, seakan-akan dengan cara itu masalah anggaran bisa diselesaikan sekaligus menghantam kekayaan mereka," ujar Bayrou.

Namun, lanjutnya, kelompok superkaya tentu tidak akan tinggal diam. "Jawaban mereka sangat sederhana dan langsung: mereka akan pindah," kata Bayrou.

Dia mencontohkan, negara-negara tetangga seperti Luksemburg, Belgia, dan Belanda kerap menjadi tujuan potensial bagi miliarder atau perusahaan mereka. Bayrou juga menyinggung Italia, yang kini menarik perhatian sebagian orang kaya Inggris setelah adanya perubahan aturan pajak di negeri tersebut.

"Coba tanyakan pada tetangga kita di Inggris. Mereka memutuskan untuk mengenakan pajak pada warga asing yang sebelumnya dibebaskan dari kewajiban itu," ujar Bayrou. "Akibat langsungnya adalah melonjaknya harga properti di Milan."

Arnault sendiri tercatat berada di peringkat kedelapan Bloomberg Billionaires Index dengan kekayaan bersih mencapai 164 miliar dolar AS atau sekitar Rp 2.673 triliun (kurs Rp 16.300 per dolar AS). Posisi Arnault menjadikannya tokoh utama dalam perdebatan mengenai kontribusi kalangan superkaya terhadap keuangan negara.

Bayrou menekankan bahwa langkah menaikkan pajak ekstrem hanya akan mengurangi daya saing ekonomi Prancis. Sebaliknya, dia menegaskan pemerintahannya berfokus pada kombinasi pemotongan belanja dan penyesuaian pajak untuk menekan defisit. Proposal Bayrou mencakup pemangkasan anggaran sebesar 44 miliar euro atau sekitar Rp 844 triliun (kurs Rp 19.190 per euro). serta kenaikan pajak moderat.

Upaya itu ditujukan untuk memangkas defisit anggaran Prancis dari perkiraan 5,4 persen produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini menjadi 4,6 persen pada 2026. Namun, Bayrou menyadari langkah ini menghadapi tantangan politik serius. Pemungutan suara yang dijadwalkan malam ini diperkirakan berpotensi menjatuhkan pemerintahannya.

Baca Juga: Drama Suksesi Keluarga Murdoch Usai: Lachlan Murdoch Resmi Jadi Penerus Imperium Media Global dan Fox News