Krisis Iklim Dorong Lonjakan Harga Pangan Global, Ilmuwan Ingatkan Risiko Jangka Panjang

JawaPos.com — Harga pangan dunia mengalami lonjakan drastis akibat krisis iklim yang memicu cuaca ekstrem di berbagai negara, demikian temuan laporan ilmiah terbaru yang dirilis menjelang Konferensi Sistem Pangan PBB akhir bulan ini.

Kenaikan harga ini terjadi pada komoditas penting seperti beras, jagung, kakao, kopi, kentang, hingga kol, menambah beban rumah tangga di banyak negara dan memicu kekhawatiran menjelang pemilu di sejumlah kawasan.

Fenomena ini mengindikasikan keterkaitan langsung antara pemanasan global dan kestabilan ekonomi rumah tangga. Mulai dari kenaikan harga beras di Jepang, lonjakan harga kopi di Brasil, hingga kenaikan tajam harga selada di Australia, laporan ini menunjukkan bahwa cuaca ekstrem telah menjadi faktor signifikan di balik ketidakstabilan pasokan dan harga pangan dunia.

Dilansir dari Al Jazeera, Selasa (22/7/2025), laporan gabungan enam lembaga riset Eropa bersama Bank Sentral Eropa ini menyoroti dampak iklim terhadap pangan sejak 2022. Contohnya, harga kakao global melonjak 280 persen pada April 2024 akibat gelombang panas di Ghana dan Pantai Gading. Begitu pula harga selada di Australia yang meningkat 300 persen usai banjir pada 2022.

Tak hanya itu, gelombang panas juga memicu lonjakan harga sebesar 70 persen pada kol di Korea Selatan (September 2024), 48 persen pada beras di Jepang (September 2024), serta 81 persen pada kentang di India awal 2024. Drought atau kekeringan pun menjadi pemicu lainnya, seperti yang terjadi di Brasil tahun 2023 yang menyebabkan harga kopi global naik 55 persen pada 2024. Kekeringan di Ethiopia pada 2022 juga membuat harga pangan di negara tersebut melonjak 40 persen tahun berikutnya.

“Selama kita belum mencapai emisi nol bersih, cuaca ekstrem hanya akan semakin buruk. Saat ini pun, kondisi tersebut telah merusak tanaman dan mendorong kenaikan harga pangan di seluruh dunia,” ujar Maximillian Kotz, peneliti utama dari Barcelona Supercomputing Center, dalam pernyataan resminya. Ia menambahkan, “Harga pangan yang terus naik menjadi dampak perubahan iklim kedua paling terasa dalam kehidupan masyarakat, setelah suhu ekstrem.”

Kondisi ini pun menimbulkan tekanan sosial dan politik, khususnya menjelang pemilu di berbagai negara. Di Jepang, lonjakan harga beras menjadi isu utama dalam pemungutan suara akhir pekan ini. Di Amerika Serikat dan Inggris, isu harga bahan pokok turut memengaruhi suara pemilih sepanjang tahun 2024. Argentina pun mengalami gejolak serupa pada 2023.

Amber Sawyer dari Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) menambahkan, “Di Inggris, perubahan iklim menambah sekitar £360 atau setara Rp 7,9 juta (kurs Rp 21.990) pada tagihan belanja pangan rumah tangga rata-rata selama 2022–2023.” Dia menjelaskan, “Tahun lalu, Inggris mencatat panen tanaman pangan terburuk ketiga dalam sejarah, sementara Inggris bagian selatan mengalami panen terburuk kedua akibat curah hujan ekstrem yang diperparah oleh perubahan iklim.”

Sebagai respons, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong komitmen negara-negara untuk mengurangi emisi global sebesar 2,6 persen dari 2019 hingga 2030 melalui Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC).

Namun demikian, para ilmuwan menilai target tersebut masih jauh dari cukup untuk mencapai batas pemanasan 1,5 derajat Celsius sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Paris.

Menjelang Konferensi Sistem Pangan PBB yang akan berlangsung di Addis Ababa, Ethiopia, pada 27–29 Juli 2025, dunia menanti langkah konkret dari negara-negara besar dan korporasi multinasional dalam menghadapi krisis pangan global yang diperburuk oleh perubahan iklim.

Dukungan terhadap solusi berbasis teknologi, transisi energi bersih, dan investasi dalam sistem pangan berkelanjutan menjadi sorotan utama dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Sementara itu, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dijadwalkan mengeluarkan opini hukum penting mengenai kewajiban negara-negara dalam mengatasi perubahan iklim pada Rabu pekan ini, atas gugatan yang diajukan Vanuatu dan didukung berbagai negara di Global South.

Putusan ini dinantikan sebagai tonggak hukum internasional yang dapat memperkuat komitmen global terhadap penyelamatan ekosistem dan keberlanjutan pangan dunia.