Persahabatan Antara Korea Utara dan Tiongkok Menunjukkan Tanda-tanda Ketegangan

JawaPos.com - Hubungan antara Korea Utara dan Tiongkok tampaknya sedang renggang, kata para pengamat pada hari Rabu (10/7).

Hal ini menunjukkan bahwa, hubungan mereka semakin menjauh karena Korea Utara telah memperkuat kemitraan yang telah terjalin lama dengan Rusia.

Pada bulan Januari, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersama-sama mengumumkan tahun 2024, sebagai Tahun Persahabatan Tiongkok-Korea Utara yang menandai ulang tahun ke-75, hubungan diplomatik mereka.

Tiongkok-Korea Utara mengatakan, bahwa berbagai kegiatan akan diadakan untuk merayakan tonggak sejarah ini. Namun sejauh ini, hanya ada sedikit tanda-tanda perayaan atau pertukaran tingkat tinggi.

Pejabat tinggi Tiongkok, yang diketahui terakhir mengunjungi Korea Utara adalah anggota parlemen tertinggi Beijing, Zhao Leji yang berkunjung ke Pyongyang pada bulan April.

"Kunjungan Zhao pejabat nomor tiga di Tiongkok, tidak dapat dilihat sebagai kunjungan yang paling signifikan untuk ulang tahun ke-75."

"Namun, kami masih belum melihat tanda-tanda kunjungan Xi Jinping ke Pyongyang akan terwujud," ujar Park Won Gon, profesor studi Korea Utara di Ewha Womans University, seperti dikutip The Korea Times.

Park Won Gon mencatat, bahwa tanda-tanda keretakan dalam hubungan mereka semakin terlihat dalam beberapa bulan terakhir.

Baru-baru ini, Beijing dilaporkan menuntut Pyongyang untuk memanggil pulang semua pekerjanya, (yang diperkirakan berjumlah puluhan ribu) yang saat ini bekerja di seluruh Tiongkok.

Menurut berbagai laporan, sementara Korea Utara menginginkan pemulangan para pekerja ini secara bertahap, Tiongkok bersikeras bahwa semua pekerja yang visanya telah habis masa berlakunya harus dipulangkan secara massal.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2397, yang disahkan pada tahun 2017, memberikan mandat kepada negara-negara anggota untuk menyelesaikan, pemulangan pekerja Korea Utara di luar negeri pada akhir tahun 2019.

Untuk mematuhi sanksi ini, Beijing awalnya menetapkan tenggat waktu 2019 bagi semua pekerja Korea Utara untuk kembali ke rumah, tetapi hal ini terhalang oleh penguncian perbatasan COVID-19 yang ketat di Pyongyang.

"Setelah para pekerja ini kembali ke rumah, Korea Utara ingin mengirim pekerja baru ke Tiongkok."

"Namun, tidak pasti apakah Beijing akan secara terbuka menerima para pekerja baru ini, yang akan melanggar sanksi PBB," ujar Park, seraya menambahkan bahwa penanganan Tiongkok terhadap masalah pekerja Korea Utara, dapat menjadi ujian bagi persahabatan kedua negara.

Kementerian luar negeri dan badan intelijen Korea Selatan mengatakan, bahwa mereka memantau dengan seksama perkembangan terkini, sementara pemerintah Tiongkok membantah klaim tersebut sebagai hal yang tidak berdasar.