DPR AS Sahkan RUU yang Bisa Dijadikan Senjata untuk Larang TikTok

JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, Rabu (13/3), meloloskan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang dapat melarang TikTok di seluruh negeri. Hal itu bisa dilakukan jika erusahaan induk aplikasi unggahan video yang sangat populer di Tiongkok itu tidak menjual sahamnya.

Dukungan yang sangat besar bagi RUU tersebut menggambarkan kekhawatiran besar di Washington atas potensi ancaman besar yang ditimbulkan oleh Tiongkok terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. RUU tersebut disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 352 berbanding 65. Dokumen itu didukung 197 anggota Partai Republik dan 155 anggota Partai Demokrat.

Para anggota parlemen khawatir jika pemilik TikTok, ByteDance, akan menyerahkan informasi pribadi sekitar 170 juta pengguna aplikasi di Amerika Serikat kepada pemerintah Tiongkok.

Kekhawatiran itu didasarkan atas pemberlakuan UU keamanan nasional negara Asia tersebut, yang mengharuskan perusahaan untuk bekerja sama dalam pengumpulan informasi intelijen.

Masih belum jelas apakah Senat, yang dikuasai oleh Partai Demokrat, akan mengajukan usulan tersebut untuk dibawa ke mekanisme pemungutan suara. Dan jika ya, apakah usulan itu akan disetujui atau tidak.

Jika diberlakukan, undang-undang tersebut akan melarang TikTok di AS kecuali perusahaan teknologi Tiongkok itu melakukan divestasi dari platform media sosial tersebut dalam waktu sekitar enam bulan.

Sejumlah anggota Senat telah menyarankan agar mereka terlebih dulu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap RUU tersebut, yang diberi nama UU Pelindungan Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing.

Presiden AS Joe Biden, seorang Demokrat, telah berjanji untuk menandatangani RUU tersebut jika kedua partai meloloskannya, meski kampanye pemilihannya kembali tahun 2024 pada bulan lalu bergabung dengan TikTok.

Tiktok telah menjadi salah satu platform media sosial paling populer di dunia, khususnya di kalangan generasi muda. Tiongkok bereaksi keras terhadap perkembangan tersebut, dengan mengatakan AS tidak punya bukti bahwa TikTok menimbulkan ancaman keamanan nasional. Tiongkok menuduh Washington mengganggu operasi bisnis normal. TikTok juga secara konsisten membantah kemungkinan memberikan data pengguna kepada Partai Komunis Tiongkok.