Soal Muslim Uighur, JK: Pemerintah tak Ingin Gegabah

JawaPos.com – Pemerintah Indonesia memberikan perhatian langsung terhadap kabar dugaan tindak kekerasan yang dialami oleh warga Muslim di daerah otonomi Uighur Xinjiang, Tiongkok. Bentuk keprihatinan itu ditunjukkan tindakan nyata.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia sudah dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia pada 17 Desember lalu. Salah satunya untuk menjelaskan kondisi sebenarnya Muslim Uighur menurut versi mereka.

Dari informasi pihak Tiongkok itu yang terjadi di wilayah Muslim Uighur ada dugaan radikalisme. ”Pihak Tiongkok menjelaskan bahwa itu terjadi radikalisme,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kamis (20/12).

Tindakan nyata lain dari pemerintah adalah dengan cara mendatangi langsung Muslim Uighur Xinjiang. ”Memerintahkan dubes kita di Beijing untuk melihat keadaan sebenarnya di Xinjiang itu, untuk melaporkan segera, untuk pemerintah memberikan sikapnya setelah dua hal ini dikemukakan,” imbuh dia.

Sikap lanjut pemerintah terhadap kabar dugaan kekerasan itu masih menunggu hasil investigasi pihak Kedutaan Indonesia untuk Tiongkok. Pemerintah tidak ingin gegabah untuk mengambil sikap lebih lanjut.

”Ini tergantung keadaannya karena keterangan dari pihak Tiongkok dan pihak kedutaan di sini kita minta agar dia menjelaskan hal ini secara terbuka, baik kepada umum juga kepada ormas-ormas Islam,” terang JK.

Namun, JK juga memberikan catatan pengalaman di dalam negeri Indonesia terhadap etnis Uighur terkait radikalisme. Yakni pernah ada keterlibatan etnis Uighur dalam konflik di Poso.

"Di Indonesia, radikalisme atau teror yang datang dari Uighur itu ikut membantu Santoso di Poso. Ada 12 orang yang ikut perang di Poso itu orang Uighur,” kata JK yang memang terlibat dalam mendamaikan konflik horizontal di Poso, Sulawesi Tengah itu.

Dia masih ingat ada enam orang Uighur yang turut meninggal dunia. Selain itu, ada empat orang yang ditahan hingga sekarang. ”Jadi juga agar dipahami itu bahwa bisa juga terjadi adanya radikalisme,” terang JK.

Sebelumnya muncul desakan dari banyak pihak termasuk dari MUI terkait Uighur. Pemerintah Indonesia diharapkan bersikap lebih nyata dalam menanggapi dugaan kekerasan terhadap sesama Muslim itu. Apalagi, posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.